Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews
- Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tidak sependapat bahwa penundaan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) oleh PT Bank Mandiri (Persero) dilakukan karena menjelang Pemilu 2014.
Menurutnya, para menteri seharusnya menggunakan sisa jabatannya secara efektif hingga masa jabatannya berakhir.
"Saya berpendapat pemerintah ini harus terus efektif sampai akhir tugas pemerintah," kata Dahlan di kantor PT Garuda Maintenance Facility, Cengkareng, Banten, Kamis 24 April 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Aura Kasih Vakum dari Instagram, Netizen Spekulasi Ingin Nikah sampai Terlibat Korupsi Timah
Menurutnya, para menteri seharusnya menggunakan sisa jabatannya secara efektif hingga masa jabatannya berakhir.
"Saya berpendapat pemerintah ini harus terus efektif sampai akhir tugas pemerintah," kata Dahlan di kantor PT Garuda Maintenance Facility, Cengkareng, Banten, Kamis 24 April 2014.
Dia tidak menginginkan adanya pendapat bahwa pemerintahan seolah-olah selesai setelah pemilihan legislatif (pileg) yang telah berlangsung pada 9 April 2014.
"Pemerintah itu harus efektif dengan programnya, harus berjalan termasuk program-program yang penting bagi masyarakat dan daya saing bangsa," kata mantan bos PT PLN (Persero).
Di samping itu, Dahlan juga menyebutkan rencana itu telah melalui kajian yang serius dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia, di samping memperbesar BTN.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan menjelang pemilihan presiden 2014.
Alasannya untuk menghindari gangguan keamanan, politik, ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan strategis itu boleh diambil jika sudah dilaporkan ke Presiden atau Wakil Presiden terlebih dahulu.
"Jika sudah ada kebijakan yang terlanjur ditempuh dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat antara menteri dan kepala lembaga pemerintah terkait, saya kira harus memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan," ujar Dipo di Jakarta, Rabu, 23 April 2014.
Kemudian, dia juga meminta agar para menteri tidak mengambil kebijakan baru hingga pemerintahan berakhir.
"Saya juga menulis pada mereka untuk melihat ini sesuai dengan dua kali sidang kabinet. Kami arahkan para menteri dan kepala lembaga pemerintahan dalam Pemilu dan pemilihan presiden 2014 tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas di masyarakat serta dapat membebani pemerintahan yang akan datang," kata Dipo.
Dia juga telah melayangkan surat edaran SE.05/Seskab/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 kepada menteri dan kepala lembaga terkait.
"Jadi, nanti tidak ada lagi yang dapat meresahkan masyarakat, termasuk karyawan dan buruh," kata Dipo.
Dahlan pun juga keberatan kalau wacana tersebut bisa menimbulkan keresahan, seperti yang diucap Dipo. Dia menyebut reaksi tersebut keluar dari para pegawai BTN.
"Paling-paling yang resah karyawan BTN. Itu pun kalau direksinya tidak sanggup, saya hadapi. Demo saya! Saya jelaskan ada yang satu dua merasa resah, tapi karena penjelasannya belum diterima. Banyak yang merasa BTN ini akan hilang dan dia belum baca penjelasan BTN akan lebih eksis dan lebih besar. Dengan demikian, kemampuan pemberian dana ke perumahan akan tambah besar," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia tidak menginginkan adanya pendapat bahwa pemerintahan seolah-olah selesai setelah pemilihan legislatif (pileg) yang telah berlangsung pada 9 April 2014.
