Sumber :
- antara
VIVAnews
- Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka mengkhawatirkan struktur perdagangan menjadi kacau, terutama perdagangan gula mentah (
raw sugar
).
Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur mengatakan bahwa Thailand menjadi negara pemasok gula mentah ke Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur mengatakan bahwa Thailand menjadi negara pemasok gula mentah ke Indonesia.
"Kebutuhan
raw sugar
kurang lebih 3,2 juta ton. Kira-kira impornya 40 persen dari 3,2 juta ton itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi
VIVAnews
.
Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Menurutnya, dikhawatirkan pasokan
raw sugar
ini berkurang dari jumlah normal.
"Impor bakal berkurang. Sekitar 25-30 persen dari 3,2 juta ton. (Kekurangan impor) akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.
Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok untuk sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Selain itu, militer pun mengambil alih pemerintahan atau kudeta. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu sistem perdagangan.
Salah satu pihak yang mengkhawatirkannya adalah Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Senada dengan Natsir, Lutfi pun cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Pasalnya, kondisi politik di sana tidak stabil.
Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. Salah satunya adalah gula.
"Sedangkan kita saat ini sedang menghadapi musim panen untuk beras dan musim giling untuk gula. Jadi, kami harus menjaga sama-sama untuk tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," kata dia. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kebutuhan
