- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai, persoalan perumahan di Indonesia banyak masalah yang kompleks.
Persoalan pertanahan, pajak, dan perizinan pembangunan merupakan hal yang menjadi kendala. Terutama, bagi pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Permasalahan perumahan harus melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri hingga bank perkreditan rakyat," ujar Ketua Umum Apersi, Anton R. Santoso, Selasa 10 Juni 2014.
Anton mengusulkan agar kinerja Kementerian Perumahan Rakyat harus dapat ditingkatkan, sehingga koordinasi dengan lintas kementerian dapat lebih cepat.
Persoalan rumah, kata dia, juga tidak luput dari masalah pembiayaan. Saat ini, yang membiayai perumahan adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk. Sebaiknya, BTN tidak diganggu oleh adanya agenda akuisisi, sehingga ada bank yang fokus di bidang perumahan dan sudah dibentuk sistemnya.
Kemudian, untuk masalah pertanahan, Anton menilai, hal itu sangat eksklusif. Sebab, untuk masalah sertifikat tanah saja dapat menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan lamanya. Padahal, perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan sertifikat tersebut.
"Harusnya, jangan menjadi suatu yang eksklusif begitu (sertifikat), tetapi jadi lebih mudahlah," tuturnya. (art)
Jusuf Kalla Beri Selamat ke Prabowo-Gibran: Terima Kenyataan
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan KPU RI sebagai Presiden dan Wak
