- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah akan menindak tegas kegiatan ekonomi di Indonesia yang transaksinya tidak menggunakan mata uang rupiah.
Dia pun menegaskan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang akan digelar di berbagai tempat, tak hanya di pelabuhan. Pelanggar undang-undang ini, imbuhnya, terancam hukuman pidana.
"Kami sudah capek karena peraturan itu sudah berlaku lama. Peringatan dan sosialisasipun sudah lama. Ini harus dilakukan tindakan hukum," ungkap Chairul, Rabu malam 2 Juli 2014.
Pria yang biasa dipanggil CT ini mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hal ini. Bahkan, razia ini didukung kepolisian.
Penggunaan mata uang asing, berdasarkan penelusuran kepolisian juga marak di beberapa daerah, khususnya daerah yang ekonominya berkembang, seperti di Batam.
"Bareskim tadi melaporkan ke Presiden bahwa di Batam banyak transaksi dengan dolar Singapura. Saya langsung hubungi gubernur di sana untuk segera sosialisasi agar 3 bulan ke depan transaksinya dengan rupiah," ungkapnya.
Lebih lanjut, CT juga mengatakan, pemerintah dengan kepolisian juga akan melakukan razia di tempat-tempat kegiatan ekonomi setelah sosialisasi itu berakhir. Sehingga, dipastikan tidak ada lagi yang menggunakan mata uang asing.
"Indonesia biasanya kalau dipaksa sedikit baru berhasil," tambahnya. (ita)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
