Catatan Kadin Jelang Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
Cerita Kevin Gomes Cetak Gol Perdana Untuk PSS Sleman
- Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN
Economic Community
PAN Persilakan PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran: Jangan Bikin Syarat Rumit
(AEC) pada 2015 nanti. Perekonomian Indonesia pun dituntut untuk siap menghadapi itu.
Suzuki Jimny 3 Pintu di Indonesia Bermasalah Pompa Bahan Bakar, Apa Efeknya Jika Tak Diganti?

"Sehubungan dengan tantangan masa depan, belum lagi sempat berbenah menyongsong ASEAN
Economic Community
, Indonesia harus menghadapi kerja sama ASEAN dengan enam negara di luar ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, India, Australia, New Zealand, dan Korea Selatan dalam kerangka regional
comprehensive economic partnership
," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, dalam Diskusi Kadin Bersama BUMN dan BUMD di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.


Tapi, ada satu hal yang harus diingat. Suryo mengatakan, Indonesia punya pengalaman pahit dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Partnership. Industri dalam negeri belum siap dalam kerja sama ini.


"Industri Indonesia tidak siap, sehingga pasar dalam negeri banjir produk Tiongkok. Selama ACFTA berjalan beberapa tahun ini, industri Indonesia belum mengalami kemajuan," kata dia.


Suryo mengatakan pada tahun 2009, menurut data BPS, total impor Indonesia mencapai US$96,829 miliar.


Impor ini terdiri atas impor bahan baku penolong senilai US$69,638 miliar, barang modal US$20,438 miliar, dan barang konsumsi US$6,752 miliar.


Pada tahun 2013, angkanya pun meningkat menjadi US$186,631 miliar yang terdiri atas bahan baku dan penolong senilai US$140,126 miliar, barang modal US$31,534 miliar, serta impor barang konsumsi US$13,139 miliar.


"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat struktural dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan manusia. Perubahan struktural tersebut hanya akan terlaksana melalui kebijakan publik yang efektif. Hal ini berarti bahwa perubahan mendasar juga diperlukan di bidang politik serta bidang birokrasi," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya