Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muchtar Luthfi, mengatakan pihaknya telah menerima 25 laporan pengaduan terkait perusahaan yang belum membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.
"Yang melakukan pengaduan sampai saat ini ada 25. Yang sudah diselesaikan ada lima dan yang 20 sedang dalam proses dan akan diselesaikan dengan dinas di daerah masing-masing," ujar Muchtar, saat ditemui di Gelora Bung Karno Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu 23 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pelari Indonesia, Malaysia Hingga Amerika Siap Bertarung di Trail of The Kings Danau Toba 2024
"Yang melakukan pengaduan sampai saat ini ada 25. Yang sudah diselesaikan ada lima dan yang 20 sedang dalam proses dan akan diselesaikan dengan dinas di daerah masing-masing," ujar Muchtar, saat ditemui di Gelora Bung Karno Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu 23 Juli 2014.
Dia menjelaskan, pengaduan tersebut berasal dari para karyawan dan serikat pekerja. Menurut Luthfi, untuk wilayah Jabodetabek, laporan pengaduan masuk ke Kemenakertrans. Sedangkan untuk pengaduan dari daerah akan ditampung dan diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan daerah masing-masing.
"Pelapornya bervariasi, ada karyawan dan serikat, tetapi kebanyakan karyawan yang merasa dirugikan," katanya.
Luthfi menuturkan, pihaknya akan memberikan tenggang waktu hingga 8 Agustus 2014 kepada perusahaan yang belum membayar THR kepada para karyawannya.
Dia mengimbau, agar perusahaan dapat segera membayarkan THR pada karyawannya. Selain itu, Posko Pengaduan juga harus aktif untuk memonitor dan menanyakan alasan mengapa THR tidak dibayarkan.
"Kalau nanti tetap tidak dibayar, baru dilakukan penindakan. Kami akan memonitor sampai tanggal 8 Agustus," tambahnya.
Luthfi juga menegaskan, tidak ada pengecualian bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR. "Tidak ada pengecualian, itu sesuai dengan ketentuan harus dibayar. Kami ada sanksi pidana," tuturnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan, pengaduan tersebut berasal dari para karyawan dan serikat pekerja. Menurut Luthfi, untuk wilayah Jabodetabek, laporan pengaduan masuk ke Kemenakertrans. Sedangkan untuk pengaduan dari daerah akan ditampung dan diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan daerah masing-masing.
