Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, Kementerian Keuangan sedang mengkaji pembentukan badan penerimaan negara. Kajian tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan baru.
Di kantornya, Rabu 23 Juli 2014, Armida mengatakan, badan tersebut nantinya akan bertanggung jawab penuh sebagai mesin penerimaan negara, khususnya dari pajak yang saat ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
"Kajian ini yang akan dikaji dan diberikan kepada pemerintahaan yang akan datang," ujar Armida di Jakarta.
Mengenai kelembagaan yang nantinya akan diterapkan, diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Keuangan. Karena dalam target pembuatan road map badan ini menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan kinerja bendahara negara dalam mengefisienkan instansi di bawah koordinasinya.
Lembaga ini dapat menjadi mesin penerimaan negara yang optimal. "Ini isu yang sangat penting dan mendesak bagaimana meningkatkan penerimaan negara, khususnya perpajakan," tambahnya.
Armida pun mengaku ini merupakan salah satu wacana yang telah bergulir lewat pasangan yang saat ini telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang. Karena itu, dia meyakini kajian ini akan ditindaklanjuti oleh rencana aksi.
"Pemerintahan mendatang sangat perlu dan mungkin dari capres sudah masuk di agenda mereka," katanya. (art)
Halaman Selanjutnya
Lembaga ini dapat menjadi mesin penerimaan negara yang optimal. "Ini isu yang sangat penting dan mendesak bagaimana meningkatkan penerimaan negara, khususnya perpajakan," tambahnya.
