- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVAnews - Menteri Keuangan M Chatib Basri menegaskan dokumen yang dibocorkan Wikileaks terkait dugaan suap produksi uang plastik pada 1999 merupakan berita mengada-ada. Dalam dokumen tersebut, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri disebut- sebut.
Kepada VIVAnews, Chatib mengakui pada 1999 memang ada pencetakan uang sejumlah 550 juta lembar pecahan Rp100 ribu di Australia. Namun hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI).
"Pencetakan mata uang merujuk kepada payung hukum UU Bank Indonesia dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia," ujarnya.
Dalam UU BI, kewenangan penuh untuk memproduksi uang yang beredar didasari oleh status kelembagaan BI yang independen sebagai bank central atau otoritas moneter di Indonesia.
Selain itu, menurutnya, jelas pada masa percetakan uang itu bukan masa kepemimpinan Presiden SBY ataupun Megawati. "Itu tidak seperti yang dituduhkan Wikileaks," tambahnya.
Mengenai alasan mengapa pada saat itu percetakan uang plastik harus dilakukan di Australia, dia mengaku tidak mengetahui lebih detail. "Silakan tanya BI," imbuhnya. (ita)
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kerja sama di bidang transportasi dapat diandalkan dalam pertumbuhan investasi pembangunan Jakarta
