Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Penerapan subsidi BBM memang membuka potensi penyalahgunaan. Namun, pembatasan penjualan BBM bersubsidi bisa berdampak terhadap efisiensi pengangkutan barang.
Pemerintah semestinya mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya ke program-program yang lebih tepat sasaran dan lebih aman dari risiko penyalahgunaan.
Demikian penilaian Supply Chain Indonesia (SCI), lembaga peneliti logistik dan jalur distribusi di Tanah Air.
SCI menilai, subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pemerintah semestinya mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya ke program-program yang lebih tepat sasaran dan lebih aman dari risiko penyalahgunaan.
Baca Juga :
Inspirasi Membantu Sesama
Demikian penilaian Supply Chain Indonesia (SCI), lembaga peneliti logistik dan jalur distribusi di Tanah Air.
SCI menilai, subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang.
Chairman SCI, Setijadi, dalam siaran persnya, Minggu 10 Agustus 2014, mengungkapkan efisiensi yang diperoleh bisa menjadi kompensasi kenaikan harga BBM setelah pencabutan subsidi.
"Pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur di Indonesia yang saat ini sekitar 5 persen menjadi 7,5-10 persen dari PDB," ujarnya.
Dia menuturkan, dengan nilai tersebut, Indonesia baru akan dapat mulai menyamai investasi infrastruktur di India (sekitar 7,5 persem PDB) dan di Tiongkok (sekitar 10 persen PDB).
Menurutnya, peningkatan dana untuk infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur Indonesia yang tercermin dari peringkat infrastruktur dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014, yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.
Infrastruktur Indonesia pada peringkat 61 dari 148 negara. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat infrastruktur Indonesia di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (29), Thailand (47), dan Brunei Darussalam (58).
Dia menjelakan, hasil pengembangan infrastruktur akan dapat mempercepat waktu transportasi dan meningkatkan produktivitas armada yang terkendala infrastruktur.
Produktivitas armada Cikarang-Tanjung Priok sangat rendah
Sebagai contoh, imbuhnya, produktivitas armada antara Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sangat rendah.
Armada hanya bisa mencapai 14-20 trip/bulan, jadi kurang dari 1 trip/hari. Dengan jarak Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok hanya sekitar 40 km, seharusnya produktivitas armada bisa 2-3 trip/hari.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pengembangan infrastruktur harus dilakukan secara sistematis dan terpadu.
Untuk peningkatan produktivitas antara Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, misalnya, pengembangan infrastruktur di dalam maupun di luar pelabuhan, pembangunan depo kontainer di Cikarang, dan sebagainya.
Selain itu, memang diperlukan pula peningkatan pelayanan kepelabuhanan, misalnya, termasuk mengefektifkan Program 24/7.
Dia menuturkan, subsidi BBM juga bisa dialihkan dalam bentuk insentif, misalnya untuk peremajaan armada truk dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif.
"Sampai saat ini, truk dianggap barang komersial, bukan investasi, sehingga dikenai bunga tinggi," ungkapnya.
Dia menjelaskan, peremajaan itu diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya pemeliharaan armada.
Menurutnya, untuk truk yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, peremajaan truk harus dilakukan untuk memenuhi Perda DKI No. 5 Tahun 2014 yang membatasi umur truk yang digunakan maksimum 10 tahun.
Dia mengatakan, jumlah truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan berumur lebih dari 10 tahun sekitar 12.000 armada.
"Dengan kebutuhan dana peremajaan truk sebesar Rp1 miliar per unit, maka diperlukan dana peremajaan sebesar Rp12 triliun," imbuhnya.
Dia menambahkan, sektor logistik sangat kompleks, sehingga pemerintah baru sangat diharapkan untuk dapat membangun suatu sistem logistik Indonesia yang tangguh dengan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan kebijakan yang kondusif.
"Sektor logistik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing, termasuk dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Chairman SCI, Setijadi, dalam siaran persnya, Minggu 10 Agustus 2014, mengungkapkan efisiensi yang diperoleh bisa menjadi kompensasi kenaikan harga BBM setelah pencabutan subsidi.
