- ANTARA/Septianda Perdana
VIVAnews - Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini disebabkan karena infrastruktur memiliki efek multiplier terhadap dinamika kegiatan ekonomi. Karena itu, Jokowi-JK memandang perlunya model pendekatan baru dalam mengelola infrastruktur nasional.
Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transpotasi Kantor Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, Kamis 22 Agustus 2014, mengatakan bahwa ragam pendekatan itu antara lain; Pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, terapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektifitas nasional yang berbasis maritim. Keempat, perlu adanya "big picture" dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta.
"Pada 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berkisar pada angka 5,8 persen (2005-2013), sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkisar pada angka 4-5 persen dari PDB," katanya.
Bila dibandingkan dengan India dan Tiongkok, investasi infrastruktur di Indonesia boleh dikatakan tertinggal jauh. Sejak 2009 investasi infrastruktur di India sudah mencapai 7 persen dari PDB, sedangkan di Tiongkok sejak 2005 sebesar 9-11 persen dari PDB.
"Tambahan anggaran 1 persen PDB hanya mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di India 0,28 persen dan Tiongkok 0,33 persen," katanya.
Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen/tahun selama kepemimpinannya sampai tahun 2019. Untuk mencapai angka pertumbuhan 7 persen ini, dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar Rp6.500 triliun, di mana hanya 25 persen atau berkisar Rp1.638 triliun kebutuhan investasi dapat disediakan dari APBN. Sedangkan 75 persen lainnya harus dicarikan pembiayaan dari pihak lain seperti BUMN maupun pihak swasta.
Dalam 9 Agenda Perubahan (Nawa Cita), Jokowi-JK berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, baik di pasar nasional maupun pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bergerak maju seiring pertumbuhan di negara-negara Asia lainnya.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Jokowi-JK berkomitmen untuk membangun infrastruktur, antara lain infrastruktur kelistrikan di mana terjadi penambahan minimal 35 ribu MW listrik untuk menerangi nusantara. Membangun infrastruktur jalan sekurang-kurangnya 2000 km.
Membangun serta merenovasi sekurang-kurangnya 10 pelabuhan laut dan bandara. Membangun 10 kawasan Industri baru berikut hunian untuk para buruh. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada. (ren)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
