Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pemerintah akan menawarkan proyek Pelabuhan Cilamaya yang terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kepada pemerintahan baru. Alasannya, proyek ini berpotensi menghasilkan penerimaan negara yang besar di masa depan.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S. Priatna, di kantornya, Jumat 22 Agustus 2014, mengungkapkan, proyek ini tidak bisa mulai dibangun tahun ini, karena salah satunya, kegiatan operasionalnya dapat mengganggu kinerja PT Pertamina.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S. Priatna, di kantornya, Jumat 22 Agustus 2014, mengungkapkan, proyek ini tidak bisa mulai dibangun tahun ini, karena salah satunya, kegiatan operasionalnya dapat mengganggu kinerja PT Pertamina.
"Cilamaya diminta dipindahkan untuk program tahun depan. Pertamina sampaikan bahwa oke itu dibangun, tapi ada dua konsekuensi," ujar Dedy di Jakarta.
Dedy memaparkan, kompensasi yang diminta Pertamina jika proyek ini jadi dibangun adalah, pemerintah harus mengganti rugi konstruksi pipa-pipa Pertamina yang telah tertanam di lokasi proyek itu. Ganti rugi yang diminta sebesar Rp2 triliun.
"Kedua, ganti rugi sebesar Rp100 triliun untuk
potential lost
yang diderita Pertamina karena berhenti beroperasi selama pembangunan pelabuhan itu dilakukan," tambahnya.
Keberlangsungan proyek ini, menurut dia, ada di tangan presiden di pemerintahan baru nanti. Sebab, untuk memulai pembangunan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.
Namun, dia mengatakan, berdasarkan kajian yang telah dibuat, dalam periode 25 tahun ke depan, pelabuhan ini dapat menyumbang penerimaan negara sedikitnya Rp700 triliun dari kegiatan ekonomi yang ada di pelabuhan itu.
"Ini perlu keputusan presiden, karena dengan Cilamaya dibangun, 25 tahun lagi akan hasilkan keuntungan Rp700 triliun. Sementara itu, dalam proses pembangunan proyek tersebut akan kehilangan Rp100 triliun," ungkapnya.
Proyek senilai Rp14,9 triliun itu awalnya masuk dalam proyek-proyek prioritas yang akan mulai dibangun pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, karena masih terkendala beberapa permasalahan, sehingga urung dikerjakan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Cilamaya diminta dipindahkan untuk program tahun depan. Pertamina sampaikan bahwa oke itu dibangun, tapi ada dua konsekuensi," ujar Dedy di Jakarta.
