Perbanas Harap Rekomendasi IBEX 2014 Dipakai Pemerintahan Baru

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono bertemu Presiden SBY
Sumber :
  • Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVAnews
Soal Flu Singapura, Menkes Singgung Virus Terus Berkembang
- Indonesia Banking Expo (IBEX) 2014, hari ini, Kamis 28 Agustus 2014, resmi gelar. Hasil dari pertemuan dan diskusi pelaku industri perbankan itu diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah baru dalam mengembangkan industri ini di masa depan.

Pekan Depan, MK Batasi Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan ajang pertukaran ide antara masyarakat dan pelaku industri perbankan.
Rekomendasi Makanan yang Bisa Menjaga Kulit Lebih Sehat dan Bersih, Apa Saja?


Khususnya, membahas tema besar yang diusung tahun ini yaitu, peran aktif perbankan dalam mendorong perkembangan substitusi impor untuk mewujudkan ekonomi berdikari.


"Kami mendorong semua pihak dalam acara ini untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang tema besar tahun ini. Sehingga, pemikiran dalam IBEX ini bisa kami sampaikan ke pemerintah baru," ujarnya dalam sambutannya di acara itu.


Di masa depan, menurut Sigit, pembiayaan industri-industri penghasil produk yang dapat mensubsitusi impor harus diprioritaskan. Sebab itu, hal ini menjadi perhatian mengingat, peran perbankan sebagai sumber pembiayaan akan terus meningkat.


Sehingga, pada akhirnya tekanan devisa dalam APBN dapat berkurang. "Kami membiayai industri yang selama ini jadi nasabah kami, yang menghasilkan barang substitusi impor. Mengutamakan industri yang bisa diproduksi di dalam negeri," tambahnya.


Sigit mengatakan, terlepas dari masalah subsitusi impor itu, persoalan terbesar APBN adalah tingginya beban subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Karena itu, akselerasi kebijakan secepatnya diperlukan, sehingga dampaknya tidak melebar.


Meski demikian, dia mengatakan, hal tersebut di luar wewenang Perbanas dan industri perbankan. Sehingga, diharapkan otoritas terkait cepat menyelesaikan persoalan itu.


"Sekali lagi, kami tidak punya wewenang untuk mendorong dari segi politik dan ekonomi," tambahnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya