Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Eddy Hussie, di depan Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengadu mengenai program 1000 tower yang tidak berjalan.
Sebab, JKlah yang menggagas program itu untuk memenuhi kebutuhan hunian pada periode 2004-2009.
Eddy, dalam
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Prabowo Berkelakar Singgung Senyuman Berat, Anies: Kan Beliau yang Alami, Kita Biasa Aja
Baca Juga :
Mahfud MD Jelaskan Alasan Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres di KPU
Sebab, JKlah yang menggagas program itu untuk memenuhi kebutuhan hunian pada periode 2004-2009.
Eddy, dalam
talkshow
REI mengenai penghapusan ekonomi biaya tinggi dan menjamin kepastian hukum di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014, mengatakan bahwa semenjak JK lengser pada 2009, program ini berhenti.
"Selepas era Bapak di tahun 2009, pembangunan rumah susun sederhana banyak kendala. Alasannya, karena tidak ada lagi rapat koordinasi di tingkat nasional," katanya.
Eddy mengatakan, pihaknya terhambat karena Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah susun sederhana milik (rusunami), yakni penjualan harga rusun adalah Rp4 juta per meter persegi.
Padahal, dia menambahkan, untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), saat ini kondisinya adalah Rp9 juta per meter persegi.
Harga ini pun, menurut Eddy, sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perumahan Rakyat pada April lalu. Namun, hingga kini tidak bisa diterapkan karena belum didukung dengan kebijakan dari sektor lainnya.
"Jadi, sampai sekarang tidak ada terobosan yang bikin pengembang tertarik untuk membangun rusun sederhana baik milik maupun sewa," katanya.
REI, menurut Eddy, juga meminta pemerintahan baru menghilangkan biaya tinggi di sektor ekonomi. Ini, karena adanya inefisiensi di segala bidang.
Contohnya, ungkap dia, contohnya adalah proses perizinan panjang yang tidak jelas waktu dan biayanya. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai juga menyebabkan ekonomi menjadi mahal.
Di samping itu, buruknya transportasi pun menjadi beban bagi ekonomi, karena bisa membuat harga-harga barang menjadi lebih mahal, seperti yang terjadi di Papua.
Eddy juga mengadu mengenai kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Dia menuturkan, saat ini, tidak ada kepastian hukum tanah yang tidak bisa digugat oleh mafia tanah dan oknum-oknum tanah.
Dia mengatakan, diubahnya Koefisien Lantai Bangunan dari 6 menjadi 3,5 juga membuat pengembang semakin tidak ekonomis dalam membangun rusunami.
Untuk itu, Eddy mengharapkan pada pemerintahan Joko Widodo-JK ke depan, pemerintah akan membantu dunia usaha untuk mengecilkan kendala-kendala yang ada.
"Kami akan ikuti aturan, namun harus ada kepastian mengenai waktu dan biayanya," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
talkshow
