Ini PR Bagi Pemerintah Mendatang dari Apindo

tersebut, akan berisi kendala apa yang harus diminimalisasi di pemerintahan ke depan, untuk memajukan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, Kamis 28 Agustus 2014, mengungkapkan ada beberapa garis besar yang sudah dirumuskan oleh para pengusaha. "Garis besarnya sederhana, pertama hubungan yang baik antarsektor, terutama kepastian hukum," katanya.

Sofjan melanjutkan, hukum di Indonesia banyak memiliki area yang tidak jelas,

, dan juga

. Menurutnya, hal itulah yang banyak dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk memeras pengusaha.

Kedua, menurut Sofjan, infrastruktur harus diperhatikan. Dia mengungkapkan, kebutuhan dasar seperti listrik, air, irigasi, pelabuhan, dan bandara, sangat diperlukan oleh pengusaha untuk mengembangkan perekonomian.

Yang ketiga, otonomi daerah juga harus ditinjau kembali. Sebab, dengan kebijakan otonomi daerah seperti saat ini, hanya membuat raja-raja kecil di daerah.

"Raja-raja kecil itu malah jadi maling semua dan ujung-ujungnya menjadi tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.

Dia mengatakan, harus ada deskripsi yang jelas antara kewenangan daerah dan pusat. Keempat, adalah kebijakan moneter dan fiskal yang menyatu.

Sofjan mengungkapkan, Bank Indonesia, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk malah menggunakan kebijakan

(pengetatan uang).

Dia memaparkan, hal itu tentunya semakin menyusahkan para pengusaha yang telah diimpit oleh ekonomi yang menurun.

Saran-saran ini, menurutnya, akan diserahkan pada minggu depan, sehingga bisa disikapi oleh pemerintah baru dan tim transisi. (asp)