- Wikipedia
VIVAnews - Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebentar lagi akan berlangsung. Dengan berlakunya MEA ini maka perusahaan akan bebas keluar masuk ke negara lain dalam ruang lingkup negara ASEAN. Dalam hal konstruksi, ini menjadi kekhawatiran khusus bagi pemerintah.
Alasannya, walaupun banyak kontraktor besar di Indonesia, namun tidak ada satu pun kontraktor yang terfokus dan ahli di satu bidang pekerjaan.
Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Hediyanto W. Husaini, mengatakan kontraktor Indonesia saat ini hanya kuat di sisi general contractor seperti pembangunan jalan dan konstruksi lainnya. Jika dihadapkan pada pengerjaan proyek seperti pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), tidak ada satu kontraktor lokal pun yang mampu menanganinya sendiri.
Hedi mencontohkan, misalnya untuk melakukan reklamasi, belum ada kontraktor Indonesia yang mampu. Ia melanjutkan, untuk reklamasi yang dilakukan di pantai Indah Kapuk pun dilakukan oleh kontraktor Tiongkok.
Dilanjutkannya, untuk reklamasi, memang hanya sedikit negara yang mampu melakukannya. Di Asia hanya ada Malaysia dan Tiongkok yang mampu. Sebab, mereka mempunyai peralatan untuk melakukan itu seperti kapal-kapal besar untuk mengangkut material yang digunakan dari sumber ke lokasi reklamasi.
Contoh selanjutnya, menurut Hediyanto, ada di pembangunan monorail. Ia mengambil contoh Malaysia. Malaysia, menurutnya, telah mulai mempersiapkan satu kontraktor untuk melakukan spesialisasi ke pengeboran tunnel. Pemerintah juga mendukung dengan memberikan sokongan pembelian tunnel boring machine.
Dengan demikian, jika ada proyek yang memerlukan pembuatan tunnel, pemerintah sudah mempunyai kontraktor khusus untuk melakukannya. Dan, alatnya pun disimpan, sehingga bisa digunakan kembali maupun disewakan ke negara lain.
"Itu dimulai dari pemerintahnya dulu yang memberikan dukungan," katanya.
Berbeda dengan Indonesia. Hediyanto mengungkapkan, adanya dukungan kepada satu kontraktor malahan akan memicu reaksi dari kontraktor lainnya. Jika ada penunjukan khusus untuk suatu proyek selalu dianggap sebagai dugaan korupsi.
"Jadi, di sini lebih baik yang dapat kontrak itu asing daripada dikasih ke salah satu kontraktor," katanya.
Kontraktor asing, menurut Hediyanto, jumlahnya tidak naik signifikan. Menurutnya, pada tahun lalu jumlahnya adalah 298 kontraktor, sedangkan data terakhir menunjukkan jumlah kontraktor asing di Indonesia mencapai 302 perusahaan.
Pemerintah, memasuki MEA akan mengetatkan aturan agar kontraktor yang masuk ke Indonesia juga bisa menularkan ilmunya kepada kontraktor lokal. Salah satunya adalah dengan mewajibkan mereka bisa berbahasa Indonesia.
Dengan bisa berbahasa Indonesia, para kontraktor ini akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan para kontraktor lokal. Dengan demikian, transfer ilmu juga akan semakin lancar. "Kalau mereka berkomunikasi dengan rekan lokal saja susah, bagaimana mau mengajarkan ilmunya," katanya.
Corporate Secretary PT Hutama Karya, Ari Widiyantoro, kepada VIVAnews, Jumat 29 Agustus 2014, mengungkapkan pihak kontraktor mempunyai alasan kenapa tidak mempersiapkan keahlian dibidang khusus seperti pembuatan tunnel dan juga reklamasi. Alasan utamanya adalah tidak ada proyek yang berkesinambungan.
"Kalau ada bisnis yang berkesinambungan, kita bisa menyekolahkan orang dan mendidiknya jadi ahli untuk buat kereta," katanya.
Namun, Ari mengatakan, pada kenyataannya pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus sangat sedikit dan tidak terjadi terus menerus. Dengan demikian, jalan yang paling menguntungkan adalah sinergi dengan kontraktor lain.
Dilanjutkannya, HK telah mempersiapkan divisi-divisi tertentu untuk proyek yang terus ada setiap tahunnya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung.
"Kalau kita buat SDM untuk membangun kereta tapi proyeknya tidak ada berarti SDM kita akan idle," katanya.
Sebab itu, perseroan menilai JO (join operation), atau pun kerja sama dengan kontraktor yang memiliki keahlian khusus akan lebih menguntungkan. Ia juga mengakui, bekerj asama bisa membawa ilmu dan pengetahuan baru bagi HK.
"Kita kan sistemnya alokasi atau pun integrated. Kalau alokasi kita punya bagian pengerjaan sendiri-sendiri, sedangkan integrated kita kerjakan bersama. Di sinilah banyak transfer knowledge," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Kiswodharmawan, kepada VIVAnews membantah jika kontraktor Indonesia kalah kualitas dari segi kapasitas, korporasi, teknis, dan managemen. Sebagai buktinya kontraktor Indonesia banyak yang telah melanglang buana ke seluruh dunia. "Jadi, ya samalah, yang besar-besar itu semua sama," katanya.
Ia menyatakan, yang kurang dari kontraktor Indonesia adalah dukungan perbankan. Sebab, jika kontraktor Indonesia mengerjakan proyek di luar negeri tidak ada perbankan dalam negeri yang memberikan support.
Situasi ini berbeda dengan Malaysia. Seluruh kontraktor Malaysia, jika bekerja diluar negeri akan dikawal oleh Maybank. Kiswo mengatakan, dia pernah bermitra dengan perusahaan Malaysia, dan mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan dukungan finansial.
Sebab itu, ia mengatakan seharusnya ide Indonesia incorporated bisa diterapkan secepatnya. Dengan adanya Indonesia incorporated, seluruh sumber daya yang dimiliki bisa diberdayakan untuk bisa bermain di negara lain.
"Jadi, ada yang mengucurkan uang untuk membantu proyek. Tidak seperti Adhi bermain sendiri di Timur Tengah," ujarnya.
Mengenai spesialisasi kontraktor, Kiswo menilai itu hanyalah masalah ketersediaan alat. Jika Indonesia punya alat, dengan mudah bisa digunakan. Selama bekerja di Indonesia pun, menurut Kiswo, yang menjadi operator adalah orang Indonesia.
"Namun, kita ngak bisa beli alat ya, karena tidak ada dukungan finansial. Semuanya kembali lagi ke sana," ujarnya.
Jadi, apakah Indonesia incorporated adalah solusi Indonesia menghadapi MEA?
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
