Sumber :
- VIVAnews/R. Jihad Akbar.
VIVAnews - Pemerintah meminta PT Pertamina untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Kekacauan yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan itu sebenarnya bisa diredam jika manajemen distribusi dilakukan secara tepat.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Jumat 29 Agustus 2014, mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan tepat, tidak akan ada kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan.
"Alokasi dari distribusi BBM-nya yang perlu diperbaiki. Menurut wilayah, menurut daerahnya," ujar Bambang di Jakarta.
Ia menjelaskan, kuota BBM yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter hingga akhir tahun tidak boleh jebol. Namun, di sisi lain, kebutuhan masyarakat harus dapat dipenuhi.
"Pokoknya supaya Pertamina lebih hati-hati dalam mengantisipasi. Supaya tidak terlalu ketat seperti sekarang, dan untuk semua SPBU. Padahal, kalau manajemen distribusinya lebih bagus, banyak SPBU yang baik-baik saja," imbuhnya.
Keberhasilan kebijakan ini, ia menambahkan, tidak akan lepas dari peran serta masyarakat. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk membeli BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan.
"Tidak berlebihan karena kuotanya terbatas," kata Bambang. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pokoknya supaya Pertamina lebih hati-hati dalam mengantisipasi. Supaya tidak terlalu ketat seperti sekarang, dan untuk semua SPBU. Padahal, kalau manajemen distribusinya lebih bagus, banyak SPBU yang baik-baik saja," imbuhnya.
