Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews -
Bank Indonesia memberikan signal pengetatan kebijakan moneter apabila reformasi struktural dibidang fiskal dan sektor rill yang dilakukan pemerintah tidak berjalan. Instrumen kebijakan yang akan ditinjau, salah satunya menaikan suku bunga acuan BI (
BI Rate
).
Gubernur BI, Agus Martowardojo, Jumat 29 Agustus 2014, mengungkapkan BI terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Namun, jebolnya ruang fiskal pemerintah karena tidak adanya kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tegas harus direspons dengan cepat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...
Baca Juga :
Diecast Bukan Sekadar Mainan Semata
Gubernur BI, Agus Martowardojo, Jumat 29 Agustus 2014, mengungkapkan BI terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Namun, jebolnya ruang fiskal pemerintah karena tidak adanya kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tegas harus direspons dengan cepat.
"Kalau seandainya risiko itu ada, dan kita tidak cukup merespons di sektor riil dan fiskal, Bank Indonesia akan mengambil langkah," ujarnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta.
Agus mengatakan, adanya tekanan defisit transaksi berjalan pada tahun ini juga masih menjadi perhatian. Untuk itu, harus ada upaya meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya, minyak, dan gas bumi di masa depan.
Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga memiliki tantangan sendiri. Selain itu, rencana dipercepatnya kenaikkan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) pada semester I tahun depan harus diantisipasi.
"Yang mesti kita jaga adalah ekonomi indonesia jangan sampai
hard landing
," katanya
Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2014 tumbuh 5,1 persen dan kuartal pertama itu tumbuh 5,2 persen. Padahal, tahun sebelumnya pertumbuhannya mencapai 5,8 persen. Bahka,n jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, pertumbuhan bisa mencapai enam persen.
Meski demikian, ia mengatakan, kebijakan menaikan
BI Rate
belum akan dilakukan saat ini. BI masih mengedepankan adanya koordinasi bauran kebijakan dengan pemerintah, sehingga dampak lanjutan dari kebijakan tersebut tidak terlalu signifikan memengaruhi kebijakan Indonesia.
"Kalau situasi bertambah dinamis dan di sisi sektor real dan di sisi fiskal tidak bisa merespons dengan baik, dan ada risiko di stabilitas sistem keuangan, pasti BI akan melakukan respons untuk meyakinkan agar ekonomi kita tetap stabil," ungakpnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau seandainya risiko itu ada, dan kita tidak cukup merespons di sektor riil dan fiskal, Bank Indonesia akan mengambil langkah," ujarnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta.
