Pemda Harus Hati-hati dalam Menetapkan Harga Jalan Berbayar

Gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Priecing (ERP)
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
Israel Gempur RS Al-Shifa Gaza, 200 Warga Palestina Tewas
- Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengungkapkan rencana pemerintah daerah yang akan menerapkan sistem
electronic road pricing
Respons Polisi soal Pengakuan Mengejutkan Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Beruntun di GT Halim
(ERP), atau jalan berbayar, harus berhati-hati dalam menetapkan harga.
Cak Imin Dikabarkan Maju Pilgub Jatim, PKB Ingin Fokus di MK Dulu: Tidak Lama Hanya 14 Hari

Menurutnya, jika harga yang ditetapkan salah, program tersebut tidak akan memberikan dampak bagi lalu lintas.


Bambang, berbicara dalam International Seminar
Electronic Road Pricing Implementation
di Jakarta, Selasa 2 September 2014, mengatakan jika harga yang dikenakan terlalu rendah, pengurangan kendaraan akan semakin kecil.


Sebaliknya, jika terlalu tinggi, jumlah kendaraan yang lewat akan semakin sepi. "
Willingness to pay
ini harus jadi pertimbangan utama pengembangan nanti," ujarnya.


Dia menuturkan, dengan adanya sistem
pricing
yang tepat, maka nantinya masyarakat akan semakin banyak yang pindah ke angkutan umum.


Untuk itu juga, Bambang mengatakan, pemerintah daerah haruslah memperbanyak angkutan umum dan transportasi massal.


Undang-Undang yang mendasari aturan ERP pun, menurutnya, sudah ada semenjak tahun 2012. Jika Jakarta berhasil, akan menjadi contoh bagi kota-kota lain untuk mengaplikasikannya di kota besar lainnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya