Sumber :
- ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana
VIVAnews
- Kepala Ekonom Asia Tenggara The Royal Bank of Scotland (RBS), Vaninder Singh, meminta agar presiden terpilih Joko Widodo membenahi tiga hal di 100 hari pertama kinerjanya, setelah pelantikan 20 Oktober 2014 nanti.
Singh mengatakan, tiga prioritas utama pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Jokowi-Jusuf Kalla usai mengucap sumpah jabatan itu, antara lain efisien sistem pemerintahan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan infrastruktur.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Klasemen Grup A Piala Asia U-23 dan Skenario Timnas Indonesia U-23 Tembus Perempat Final
Singh mengatakan, tiga prioritas utama pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Jokowi-Jusuf Kalla usai mengucap sumpah jabatan itu, antara lain efisien sistem pemerintahan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan infrastruktur.
"Pertama, Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang sudah berjalan, karena selama ini kurang efisien. Birokrasi Kementerian atau Lembaga ditata ulang, agar tidak tumpang tindih. Ini sesuai janji Pak Jokowi," kata dia, di Jakarta, Selasa 16 September 2014
Yang kedua, Singh melanjutkan, yakni mengurangi subsidi BBM. Langkah ini, dapat menekan beban subsidi yang menyebabkan defisit pada anggaran negara.
"Menurut saya tahun ini kalaupun ada kenaikan harga BBM subsidi paling banyak 10 persen. Padahal, idealnya 20 persen. Tapi, diperkirakan penyesuaian harga akan lebih maksimal, setelah kuartal I 2015," imbuhnya.
Jika penyesuaian harga direalisasikan di tahun depan, Singh memprediksi inflasi yang ditimbulkan akan berada dalam kisaran normal, yakni 0,5 persen-1 persen.
Sementara, imbuhnya, inflasi pada akhir tahun diproyeksikan sekitar 5,8 persen dan akan melonjak, apabila subsidi BBM dipangkas melalui kenaikan harga.
"Jadi perkiraan kenaikan inflasi menjadi 6,5 persen pada 2015," tuturnya.
Dia menambahkan, yang ketiga, menyangkut infrastruktur. Peningkatan porsi infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Apalagi, ungkapnya, para pelaku ekonomi sedang mengamati prospek pertumbuhan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pertama, Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang sudah berjalan, karena selama ini kurang efisien. Birokrasi Kementerian atau Lembaga ditata ulang, agar tidak tumpang tindih. Ini sesuai janji Pak Jokowi," kata dia, di Jakarta, Selasa 16 September 2014
