Sumber :
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan meluncurkan peta jalan perekonomian 2014-2019. Di dalamnya, ada rekomendasi-rekomendasi pengusaha kepada pemerintahan Joko Widodo, atau Jokowi dalam jangka 100 hari hingga lima tahun ke depan.
"Road map perekonomian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur dalam jangka waktu yang spesifik, 100 hari, satu tahun dan lima tahun," kata Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa 15 September 2014.
Sofjan menjelaskan, rekomendasi ini meliputi lima sektor kebijakan: pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial. Rekomendasi lintas sektoral seperti kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur.
Dia menjelaskan bahwa ada program yang harus dikejar oleh Jokowi dalam 100 hari pemerintahannya, yaitu memotong subsidi energi, terutama menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain itu, presiden terpilih itu harus memperbaiki sistem usai panen komoditas pangan, dengan mengadakan penggilingan beras modern dan pengeringan padi.
"Kebijakan lain program ini adalah perbaikan di sistem pangan strategis. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui pengadaan penggilingan beras modern dengan skala kecil, menengah, hingga besar di seluruh sentra produksi beras, terutama di 11 provinsi, sehingga menghasilkan tambahan 4,5 juta ton beras," kata dia.
Sofjan melanjutkan, untuk program satu tahun pemerintahan, Jokowi diminta untuk meningkatkan anggaran publik untuk infrastruktur dan menaikkan rasio infrastruktur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,5 persen menjadi 5,5 persen. Hal ini, bertujuan untuk menunjang aktivitas bisnis dan kesempatan kerja di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, untuk lintas sektor terkait hukum dan pemerintahan, pengusaha merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi kasus perdata oleh Polri dan Kejaksaan Agung yang bisa merongrong kewibawaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Polri, dan Kejasaan Agung sendiri.
Rekomendasi 5 tahun
Sedangkan untuk program lima tahun, Sofjan mengatakan ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dituangkan ke dalam peta jalan itu. Misalnya, impelentasi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari swasta untuk mengisi lemahnya kompetensi pegawai negeri sipil di berbagai bidang.
Pengusaha juga menyoroti peningkatan profesionalisme aparat penengak hukum yang memiliki perspektif ekonomi, selain penguasaan teknis hukum, dalam menjalankan tugasnya demi penciptaan iklim investasi yang lebih baik.
"Keterlibatan pelaku usaha dan stakeholder terkait dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait aktivitas usaha juga dinilai perlu dilakukan pemerintah dalam program transformasi lima tahun mendatang," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, presiden terpilih itu harus memperbaiki sistem usai panen komoditas pangan, dengan mengadakan penggilingan beras modern dan pengeringan padi.
