Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo telah memiliki ruang yang sangat besar untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 maupun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, kompensasi kenaikan harga sudah dialokasikan masing-masing sebesar Rp5 triliun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Inggris, AS Berikan Sanksi pada Tokoh Militer Terkemuka Iran Usai Serangan Terhadap Israel
Baca Juga :
Sempat Membaik Sebelum Meninggal, Kondisi Ibu Angger Dimas Drop Lagi Sejak Kematian Dante
Hal itu, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 maupun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, kompensasi kenaikan harga sudah dialokasikan masing-masing sebesar Rp5 triliun.
Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin malam, 22 September 2014 mengungkapkan, anggaran tersebut memang sengaja disediakan.
Menurut Chatib, kapan pun pemerintahan baru mau mengeluarkan kebijakan itu, dampaknya sudah bisa diredam tanpa harus persetujuan DPR.
"Sekarang dan tahun depan, jadi kalau presiden terpilih
naikin
harga BBM subsidi bulan November, masih bisa
keluarin
anggaran kompensasi, jadi terserah saja, tinggal eksekusi," ungkapnya.
Namun, dia belum mengetahui secara detail kapan pemerintahan baru akan mengeluarkan kebijakan, karena informasi yang didapatkan baru dari media.
Tapi, pemerintah saat ini mempertahankan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, sehingga apabila diterapkan dampaknya terhadap masyarakat dapat diredam.
"Kalau harga BBM subsidi naik November, berarti ada kompesasi untuk November dan Desember. Kalau kemudian dinaikkan tahun depan, ada kompensasi sisa, sehingga disiapkan sekarang," ungkapnya.
Anggaran kompensasi tersebut, lanjut Chatib, dialokasikan untuk tiga bulan pertama setelah kenaikan harga BBM subsidi. Skemanya diserahkan sepenuhnya oleh pemerintahan baru, bagaimana penyalurannya nanti ke masyarakat yang terdampak.
"Bisa dialokasikan dengan
direct transfer
kalau program infrastruktur, tidak tahu saya, kan pemerintah baru nanti," tambahnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin malam, 22 September 2014 mengungkapkan, anggaran tersebut memang sengaja disediakan.
