- VIVAnews/Daru Waskita
VIVAnews - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat memberikan jatah anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp194,2 triliun pada 2015.
Subsidi ini, turun Rp4,6 triliun dalam anggaran yang diusulkan Komisi VII DPR sebesar Rp198,1 triliun.
Ditegaskan Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, Selasa 23 September 2014, penurunan subsidi itu terlalu kecil.
"Kalau ada kenaikan harga Rp1.000 per liter, budget yang bisa di-save itu Rp46-47 triliun. Kalau Rp4 triliun, mau naik berapa? Rp100 per liter?" kata Destry, ketika ditemui di sela-sela acara "Befriending with the 'Boom-Bust Cycle'" di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.
Destry mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah yang lebih berani. Sebab, pemerintahan Joko Widodo menargetkan adanya pembangunan infrastruktur dan program sosial lainnya, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Penurunan tersebut, belum bisa memberikan "ruang gerak" bagi pemerintahan, karena program-program itu memerlukan dana yang tidak sedikit.
"Target presiden mendatang itu mau buat tol laut, (memajukan) sektor agrikultur, dan program sosial seperti kartu sehat dan kartu pintar. Jadi, perlu dana. Belum lagim ditambah infrastruktur. Jadi, Rp4,6 triliun itu tidak cukup," kata dia.
Seperti yang diketahui, kesepakatan subsidi BBM sebanyak Rp194,2 triliun itu diambil dari rapat pemerintah--Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan--dan Badan Anggaran yang berlangsung semalam, Senin 22 September 2014.
Penurunan anggaran tersebut akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif.
"Kami menyimpulkan besaran subsidi tahun 2015 sebesar Rp194,2 triliun," kata pimpinan rapat Badan Anggaran, Tamsil Linrung di DPR, Jakarta. (asp)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
