Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Bank Dunia mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi untuk lebih cepat menanggulangi kemiskinan ketimbang negara-negara berkembang lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Vivi Alatas, di Jakarta, Selasa 23 September 2014 mengatakan, potensi tersebut didasari oleh tumbuhnya kelas menengah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Baca Juga :
Remaja yang Viral Keroyok Pelajar SMP di Makassar Ditangkap, Ada 5 Pelaku Masih Dibawah Umur
Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Vivi Alatas, di Jakarta, Selasa 23 September 2014 mengatakan, potensi tersebut didasari oleh tumbuhnya kelas menengah.
Apalagi, saat ini Indonesia masuk dalam jajaran negara 20 ekonomi terbesar di dunia (G-20).
"Tantangannya itu bagaimana kita tidak terjerembap di jebakan kelas pendapatan menengah," ujar Vivi dalam acara diskusi bertajuk "Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan".
Vivi memaparkan, syarat agar bisa lolos dari jebakan kelas menengah, salah satunya peningkatan produktivitas pekerja di Indonesia.
Dia menjelaskan, saat ini produktivitas pekerja Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. "Tingkat produktivitas di Indonesia masih tertinggal dibanding kawasan, di Malaysia misalnya, 5 kali lebih besar," ujarnya.
Vivi memaparkan, untuk meningkatkan produktivitas tersebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, peningkatan kualitas pendidikan, sehingga semakin banyak tenaga ahli di Indonesia.
"Diperlukan fokus, bukan hanya akses pendidikan, tapi kualitasnya, bukan hanya dasar tapi pendidikan tinggi," tambahnya.
Selain itu, tantangan yang berkaitan dengan regulasi harus bisa diselesaikan. Iklim usaha yang baik, menurut dia, dapat meningkatkan produktivitas pekerjanya.
Kondisi saat ini, Vivi mencontohkan, untuk membuat suatu usaha baru, pengusaha harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi itu membuat iklim usaha untuk meningkatkan lapangan kerja terhambat pertumbuhannya.
"Pemberi kerja merasa dirugikan karena aturan
rigid
, pekerja dirugikan karena kepatuhan perusahaan masih rendah, pencari kerja dirugikan karena kurangnya lapangan kerja baru," ungkapnya.
Hal lainnya, lanjut Vivi, adalah pengembangan infrastruktur. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas pekerja, jika fasilitasnya tidak memadai dan tidak mendukung dunia usaha.
Dia mencontohkan, peternak sapi di Sumbawa misalnya, biaya transportasi sampai ke sentra-sentra penjualan di daerah Jawa lebih mahal ketimbang diimpor dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat harga sapi itu tidak mampu bersaing lagi di pasaran. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apalagi, saat ini Indonesia masuk dalam jajaran negara 20 ekonomi terbesar di dunia (G-20).
