Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pencurian minyak dan gas memang merugikan banyak pihak, termasuk negara. Tindakan pencurian itu bisa mengurangi produksi minyak dan pendapatan negara.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menekan pencurian ini. Salah satunya, meningkatkan anggaran aparat keamanan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menekan pencurian ini. Salah satunya, meningkatkan anggaran aparat keamanan.
"Jokowi-JK harus meningkatkan anggaran TNI-Polri secara bertahap," kata pengamat keamanan dan politik Universitas Padjadjaran, Muradi, dalam acara "Lawan Illegal Drilling untuk Perbaikan Sektor Hulu Migas" di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2014.
Muradi memaparkan, selama tiga tahun, pemerintah era Jokowi harus memberikan anggaran yang memadai bagi dua penegak hukum itu secara bertahap. Untuk tahun ketiga, diharapkan anggaran TNI dan Polri sudah sesuai, yaitu anggaran Polri mencapai Rp170 triliun dan TNI Rp200 triliun.
Untuk apa?
Muradi menjelaskan, anggaran tersebut untuk memberikan insentif kepada petugas yang menjaga area pengeboran migas.
Dia mengatakan, saat ini anggaran yang tersedia untuk kedua aparat ini kurang ideal. Sayangnya, tak dijelaskan berapa anggaran yang dimaksud.
Selanjutnya, harus ada peningkatan profesionalisme penegakan hukum, untuk menghindari adanya
backing
terhadap oknum dan kegiatan migas ilegal. Lalu, Jokowi, lanjut Muradi, harus merevisi aturan-aturan untuk mendukung migas.
"Yang terakhir, Jokowi harus berkomitmen mengurangi praktik ilegal ini," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jokowi-JK harus meningkatkan anggaran TNI-Polri secara bertahap," kata pengamat keamanan dan politik Universitas Padjadjaran, Muradi, dalam acara "Lawan Illegal Drilling untuk Perbaikan Sektor Hulu Migas" di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2014.
