Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Syariah

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
Sumber :

VIVAnews – Lonjakan kelas menengah dan pengembangan sektor strategis memberi ruang besar untuk ekspansi keuangan syariah. Di sisi lain, masalah klasik seperti inovasi produk dan keterbatasan SDM dapat dijembatani dengan melibatkan civitas akademika seperti dalam Forum Riset.

Industri jasa keuangan syariah memerlukan dukungan riset berkualitas untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan sumbangsih civitas akademika yang terbiasa dididik berpikir ilmiah, berbagai terobosan baru yang berguna dalam pengembangan keuangan syariah dapat dihasilkan.

Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, sebagai industri yang baru tumbuh jasa keuangan syariah perlu ditopang oleh aktivitas riset dan pengembangan yang berkualitas agar dapat tumbuh lebih cepat, stabil, efisien, dan berdaya saing.

LPEI Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,5 Triliun

“Peran universitas dengan segenap akademisinya dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan industri jasa keuangan syariah melalui riset-riset yang inovatif dan dapat diterapkan,” ujarnya dalam FRKS 2014 di kampus IPB Bogor.

FRKS 2014 yang digagas DPBS OJK menjadi forum tepat bagi para akademisi dan mahasiswa menyumbangkan idenya untuk pengembangan industri keuangan syariah. Keterlibatan kelompok terdidik itu memang menjadi target dari penyelenggaraan Forum Riset karena tiga alasan. 

Pertama, industri keuangan syariah sejatinya adalah inovasi dari mainstream industri keuangan, sehingga pengembangannya bergantung pula pada support berupa riset-riset yang dihasilkan peneliti universitas. Kedua, pendidikan yang ditunjang budaya riset, sangat penting untuk menjamin ketersediaan SDM berkualitas bagi keberlanjutan dan peningkatan daya saing sektor jasa keuangan syariah. Ketiga, akademisi adalah mitra industri dan regulator yang dapat bersinergi.

Untuk mencapai pertumbuhan industri syariah yang saat ini dinilai kurang sebanding dengan potensi yang ada, diperlukan strategi jitu agar industri keuangan syariah dapat berlari kencang, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dengan peluang tumbuh yang masih sangat besar, industri keuangan syariah memerlukan strategi tepat agar dapat mengoptimalkan potensi tersebut.
 Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS)
Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjelaskan, untuk mendorong pangsa pasar keuangan yang lebih besar dari saat ini diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, regulator jasa keuangan, pelaku industri, dan masyarakat. “Sinerginya seluruh pihak yang berkepentingan akan mendorong keuangan syariah sebagai salah satu bagian dalam ekonomi syariah tumbuh lebih besar,” ujarnya.

Dan untuk menumbuhkembangkan sistem keuangan syariah di Indonesia, ia mengusulkan enam strategi. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke publik secara kontinu (tarbiyyah istimroriyyah), kedua, memperkuat dan memperbanyak sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas moral tinggi serta kemampuan di bidang manajemen.

Kabar Duka Ade Paloh Meninggal Dunia

Dengan SDM berkualitas, akan tersaji layanan prima kepada konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga adalah memperkuat kelembagaan ekonomi syariah yang bertumpu pada tiga pilar yaitu sektor riil; keuangan; dan sektor zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Penguatan ketiga pilar itu perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Keempat, perlunya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang pro terhadap ekonomi syariah. Dukungan dari regulator dan pemerintah ini merupakan instrumen yang dapat mengakselerasikan pertumbuhan dan peran institusi keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi.

Didin menambahkan, cara kelima adalah dengan meningkatkan volume penempatan dana APBN di perbankan syariah, baik untuk biaya rutin seperti gaji maupun proyek-proyek pembangunan. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen keberpihakan dari pemerintah. “Perlu keberpihakan yang lebih dari pemerintah dalam mendorong pengembangan keuangan syariah,” tuturnya.

Strategi keenam adalah penguatan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, ada alternatif instrumen investasi bagi lembaga keuangan syariah.

Dengan menjalankan keenam strategi pengembangan industri keuangan syariah tersebut secara konsisten, ia yakin pangsa pasarnya dapat meningkat. Selain itu, dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ahmad Heryawan atau biasa disapa Aher mengatakan, Jabar siap menjadi yang terdepan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam penilaiannya, sistem syariah dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan lebih stabil. “Kami mendukung penuh implementasi ekonomi syariah di wilayah Jabar,” ujarnya di sela Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 di Bogor.

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar itu dibuktikan dengan menyiapkan sejumlah agenda aksi seperti penambahan saham Bank BJB Syariah, pembentukan jamkrida syariah, pembinaan dan pengembangan BMT dan koperasi syariah, penyaluran KCR (kredit cinta rakyat) melalui Bank BJB Syariah, mendorong bisnis berbasis syariah (hotel, restoran, pariwisata), sertifikasi produk-produk halal menuju provinsi halal, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga syariah internasional.

Menurut Aher, dalam waktu dekat modal Bank BJB Syariah akan ditambah sebesar Rp400 miliar. Dananya bisa berasal dari Pemprov Jabar, Pemprov Banten, atau dari asing. Namun buru-buru ia menambahkan, bahwa dana sebesar itu masih bisa ditanggung sendiri oleh Pemprov Jabar.

Suntikan modal tambahan itu bertujuan untuk mendongkrak permodalan Bank BJB Syariah sebagai syarat menjadi bank umum kelompok usaha (BUKU) 2. Dengan begitu, harapan Bank BJB Syariah menjadi bank devisa dapat terwujud pada tahun depan. “Kami berharap Bank BJB Syariah dapat lebih meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan ekonomi terutama di wilayah Jabar dan Banten,” ujarnya. (Webtorial)

Marhan Harahap Dihadang Hingga Meninggal, Jokowi Minta Aparat Keamanan Bertindak Humanis
Program mudik gratis Pemprov DKI tahun 2023.

DKI Jakarta Buka Mudik Gratis ke 19 Kota, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya

Pemprov DKI Jakarta kembali buka layanan mudik gratis untuk masyarakat dalam momen libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dengan keberangkatan dari Monas pada 4 April 2024

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024