- Telkom.co.id
VIVAnews - Sektor pariwisata di Yogyakarta merupakan salah satu sektor yang mendatangkan banyak pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, sektor ini memberikan geliat bagi sektor ekonomi yang lainnya.
Dunia pariwisata, khususnya di Yogyakarta, menyambut baik terpilihnya Arief Yahya sebagai menteri Pariwisata di Kabinet Kerja. Sebab, dia dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang marketing.
Saat menjabat Dirut Telkom, dia mendapatkan penghargaan Marketer of the Year dari lembaga yang dipimpin Pakar Marketing Hermawan Kertajaya. Hal itu dinilai menjadi modal awal yang baik bagi dunia pariwisata di Indonesia.
"Harapan kita tingkat kunjungan wisata ke Yogyakarta akan semakin tumbuh banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada VIVAnews, Kamis 30 Oktober 2014.
Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Yogyakarta, kata Deddy, tidak hanya memerlukan promosi semata, namun juga harus memperhatikan produk wisata yang akan dijual dengan tidak mengabaikan faktor sumber daya manusia, infrastruktur serta pendukung lainnya.
"Meski punya destinasi wisata yang menarik namun tanpa didukung infrastruktur yang baik maka wisatawan enggan untuk berkunjung," bebernya.
Pemilik Hotel Ruba Graha ini menyatakan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk saling mendukung kemajuan pariwisata di Indonesia sehingga tidak ada kesan kementerian terkait hanya jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
"Kemajuan sektor pariwisata tidak saja didukung oleh kementerian pariwisata namun kementerian lain seperti kementerian perhubungan, PU, perdagangan, industri dan UMKM saling terkait," jelasnya.
Lebih lanjut Deddy menambahkan sinergitas pusat dan daerah sektor pariwisata harus lebih ditingkatkan dan lagi-lagi terkesan jalan sendiri-sendiri.
"Menurut saya, Arief Yahya punya kemampuan untuk mensinergikan antara pusat dan daerah dengan pengalaman yang dimilikinya," katanya. (ita)
Viral Beli Sepatu Bola Rp10 Juta, Kena Pajak Rp31 Juta, Ini Kata Bea Cukai
Bea Cukai mengatakan bahwa pengenaan pajak Rp 31,8 juta tersebut merupakan sanksi ketidaksesuaian Cost, Insurance and Freight (CIF) atau total nilai harga barang ditambah
