Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri untuk persiapan peluncuran Program Keluarga Produktif.
"Hari ini saya mengumpulkan para menteri untuk memastikan kesiapan seluruh kementerian dan lembaga terkait program peluncuran Program Keluarga Produktif yang rencananya akan segera diluncurkan oleh Presiden," ujar Puan, Jumat, 31 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Hari ini saya mengumpulkan para menteri untuk memastikan kesiapan seluruh kementerian dan lembaga terkait program peluncuran Program Keluarga Produktif yang rencananya akan segera diluncurkan oleh Presiden," ujar Puan, Jumat, 31 Oktober 2014.
Puan menuturkan, peluncuran program tersebut rencananya pada awal November oleh Presiden Joko Widodo di enam kabupaten atau kota.
"Rencananya Bapak Presiden pada awal November akan meluncurkan program ini di enam kabupaten/kota di Pematang Siantar, Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kupang, dan Balikpapan," kata dia.
Puan menjelaskan, program ini merupakan program dalam rangka pemberdayaan dan melindungi masyarakat kurang mampu, yang nantinya akan diimplementasikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
Pada sore kemarin, 30 Oktober 2014, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan pengimplementasian kartu tersebut.
Bambang mencontohkan, dalam satu keluarga mempunyai dua orang anak. Sang ayah akan mendapat Kartu Keluarga Sejahtera yang bersifat menjadi daya beli kebutuhan keluarga. Sedangkan, untuk anak usia sekolahnya mendapat Kartu Indonesia Pintar. Seluruh keluarga juga mendapat Kartu Indonesia Sehat.
"Hanya menunjukan kartu itu, maka sekolahnya aman. Sama halnya dengan Kartu Indonesia Sehat, tunjukan itu, maka akan mendapatkan pelayanan seperti di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Puan menuturkan, peluncuran program tersebut rencananya pada awal November oleh Presiden Joko Widodo di enam kabupaten atau kota.
