Ini Perbedaan Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Siswa Miskin

Tjahjo Kumolo Pantau Pendistribusian 'Kartu Sakti' di Fatmawati
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berbeda dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

"Kami melihat penyaluran yang sekarang ini berbeda dengan kemarin (program BSM)," kata Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, dalam peluncuran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), di Kantor Pos Indonesia Sawah Besar, Jakarta, Senin 3 November 2014.
Kemenhub Pastikan Mudik 2024 Lancar, Intip Daerah Tujuan Terbanyak hingga Angkutan Terfavorit


Pertama, kata dia, cakupan penyaluran kartu meluas. Pendistribusian KIP ini tak hanya ditujukan untuk siswa yang masih mengenyam pendidikan dasar, tapi juga anak-anak yang putus sekolah.


"KIP ini diberikan bukan hanya untuk anak yang sekolah, melainkan juga anak-anak yang tidak berada dalam sekolah," kata Anies.


Kedua, kartu ini tak hanya digunakan untuk kembali bersekolah. "Tapi, kartu ini juga digunakan untuk latihan kerja, sehingga kemudian masuk di dunia lapangan kerja. Itu secara umum," kata dia.


Anies mengatakan, dana KIP ini masih bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).


Yang menjadi pembeda KIP dengan BSM selanjutnya, adalah pengelolaannya pun berbeda. BSM berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara KIP ada di bawah Kementerian Sosial.


Dana KIP diambil dari pos BSM dan besarannya bervariasi. Untuk SD, dananya Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA dan sederajat Rp1 juta. Pembagiannya pun dilakukan per tiga bulan sekali.


Selain itu, Anies menegaskan bahwa program KIP berbeda dengan program serupa yang telah dijalankan pemerintah daerah, misalnya Kartu Jakarta Pintar (KJP).


"Jangan sampai ada pemerintah daerah yang mengubah bantuan pada siswa, karena ada program pemerintah pusat. Misalnya, di Jakarta, ada kartu Jakarta Pintar, itu harus tetap jalan, karena itu diselenggarakan pemerintah daerah. Ini sifatnya bantuan, bukan program beasiswa seperti yang dilakukan di daerah," kata dia. (ita)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya