- ANTARA/Idhad Zakaria
VIVAnews - Hampir dipastikan masyarakat ekonomi bawah tak akan lagi mendapatkan jatah beras raskin. Pemerintah berdalih telah mengganti program raskin dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PMKS). Penghapusan raskin rencananya berlaku mulai 2015.
"Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, tapi e-money (uang elektronik) di rekening mereka. E-money itu bisa untuk beli beras," kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 3 November 2014.
Langkah ini bertujuan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran. "Bapak Presiden perintahkan pemanfaatan bantuan sosial harus tepat sasaran, bukan konsumtif, tapi optimal produktif," kata mantan ketua Tim Transisi itu.
Rini mengatakan dengan e-money, masyarakat bisa membeli beras sesuai selera mereka. Misalnya, kata dia, ada beras seharga Rp10 ribu/kilogram untuk beras pecah 2 (broken 2) dan ada yang Rp6 ribu/kilogram untuk beras pecah 10 (broken 10). RTS, kata dia, bisa memanfaatkan e-money untuk keperluan lain, sepanjang kebutuhan beras terpenuhi.
Program ini, kata Rini, akan efektif tahun 2015. Nantinya, program ini berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.
Seperti diketahui, hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meluncurkan tiga program, yaitu Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Peluncuran program-program ini diluncurkan di lima Kantor Pos Indonesia, Jakarta, yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati. Secara bertahap, ada 15,5 kartu yang dibagikan. (ita)
Baca juga:
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
