Sumber :
VIVAnews
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mengatakan bahwa untuk percepatan pembangunan proyek listrik pemerintah di beberapa wilayah di Tanah Air, akan dilakukan dengan cara menyederhanakan prosedur. Serta, memangkas perizinan dokumen-dokumen yang tidak perlu.
Menurut Sudirman, salah satu cara percepatan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa kementerian terkait. Seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tantrum pada Anak, Apakah Ada Kaitannya dengan Makanan yang Dikonsumsi Sang Ibu Selama Kehamilan?
Menurut Sudirman, salah satu cara percepatan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa kementerian terkait. Seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
"Beberapa yang diputuskan tadi, ingin menyederhanakan prosedur dan memangkas perizinan dokumen-dokumen yang tidak perlu," kata Sudirman di Kantor Wakil Presiden, Senin 10 November 2014.
Sudirman menambahkan, hal lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk satu tim yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM untuk memimpin koordinasi. Sehingga, beberapa proyek yang terlambat bisa secepatnya diatasi dan percepatan pembangunan proyek listrik bisa segera dilaksanakan.
"Kami mendorong, supaya masalah itu segera segera selesai. Akan dibentuk satu tim. Menteri ESDM memimpin tim itu," ujarnya.
Sudirman menambahkan, pemerintah akan menekankan kepada Perusahaan Listrik Negara untuk tetap berkonsentrasi pada sebagian proyek pembangunan sumber energi listrik yang tertunda karena menunggu arahan.
"Kita melihat, perlu ada perbaikan dalam mekanisme kerja tim, yang jelas 35 ribu megawatt itu mesti di-
delivered
. Caranya, dengan mendorong yang betul punya kemampuan," katanya. (asp)
Halaman Selanjutnya
"Beberapa yang diputuskan tadi, ingin menyederhanakan prosedur dan memangkas perizinan dokumen-dokumen yang tidak perlu," kata Sudirman di Kantor Wakil Presiden, Senin 10 November 2014.
