- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pemerintah menjanjikan untuk memangkas proses birokrasi dan perizinan bagi pengusaha properti yang ingin membangun pemukiman kelas menengah ke bawah.
Upaya itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rildo Ananda Anwar, pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Surabaya, Kamis 13 November 2014.
Rildo menyebut telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memangkas proses perizinan.
“Presiden sudah menginstruksikan untuk pangkas perizinan. Masalah perizinan ini tidak hanya makan biaya, tapi juga waktu. Jadi, kami berharap pemda merespons instruksi ini, sehingga backlog (angka kebutuhan rumah) tidak terus naik,” katanya.
Pemerintah, dia melanjutkan, juga meminta pemerintah daerah aktif membantu menekan backlog dengan menyediakan lahan murah. Karena, harga lahan juga menjadi masalah terbesar bagi pengembang untuk memulai proyek pemukiman rakyat.
Pemerintah tidak bisa melakukan pembatasan orang-orang kaya yang sudah punya rumah, untuk kembali membeli rumah sebagai investasi. Tetapi, pemerintah tetap memikirkan kebijakan pro rakyat yang berpendapatan rendah.
"Mungkin nanti bentuknya bisa seperti pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjutnya, menargetkan untuk menyediakan 220 ribu unit hunian pada 2015. Meski angka itu masih jauh dari backlog nasional, yang mencapai 15 juta unit rumah.
Tak Capai Target
Terkait itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Rumah Jatim, Saifullah Yusuf, mengakui, realisasi pembangunan rumah di Jawa Timur tidak pernah bisa memenuhi target yang diharapkan.
"Dari target rata-rata tahunan sebanyak 25 ribu rumah realisasi yang ada biasanya berkisar 20 ribu unit rumah. Untuk itu, pemerintah harus mencari terobosan, sehingga penyediaan rumah rakyat bisa lebih cepat," katanya.
Gus Ipul --sapaan Wagub Jatim ini-- mengatakan, harus ada kebijakan radikal, yakni melakukan terobosan. Jatim saja tidak pernah bisa mencapai target tiap tahun.
"Target kami membangun 25 ribu unit, tapi yang terbangun 20 ribu, sehingga backlog membesar terus. Backlog cepat membengkak jadi 500 ribu unit setelah sebelumnya di angka 300 ribu unit," kata Gus Ipul.
Sementara itu, Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, mengatakan, kebutuhan rumah terus meningkat. Diibaratkan deret hitung, sedangkan penyediaan rumah, ibarat deret ukur.
“Belum lagi ada sekitar 800 ribu anggota masyarakat yang masuk keluarga muda baru. Jumlah backlog akan terus membesar bila pemerintah tidak membantu pengusaha,” kata Eddy. (art)
J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual
J&T Express, perusahaan ekspedisi berskala global kembali menghadirkan J&T Connect Run setelah menuai kesuksesan di tahun pertamanya pada 2023 lalu.
