- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemberantasan mafia migas merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan migas di Indonesia yang sudah harus diprioritaskan pelaksanaannya.
Meski teramat sulit membuktikan mafia migas secara hukum maupun kasat mata, tetapi publik bisa sangat meyakini dan mampu "mengendus" bahwa ada mafia migas di balik perusahaan-perusahaan tertentu.
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, menegaskan bahwa aksi pemberantasan ini harus didukung penuh oleh Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan kelompok masyarakat yang antimafia migas.
Menurut dia, mafia migas ibarat "hantu", di mana semuanya meyakini adanya hantu yang selalu berbuat jahat, menakutkan, dan menjadi momok bagi manusia. Namun, kata dia, tidak ada yang pernah tahu bagaimana sesungguhnya wujud dari hantu itu, demikianlah mafia migas.
"Mafia migas pasti berusaha keras menebar fitnah terhadap mereka yang dianggap akan menghancurkan mafia migas," ujar Sofyano kepada VIVAnews, Selasa 18 November 2014.
Dia menambahkan, penyelidikan yang cerdas terhadap ada atau tidak adanya mafia migas dalam jual beli minyak bagi Indonesia dan pemberantasan mafia migas akan sangat membantu menghapus tudingan negatif bagi pekerja, misalnya pada badan yang menangani jual minyak bagi negeri ini.
Oleh karena itu, untuk memerangi mafia migas ini, Sofyano menyampaikan, harus segera membentuk badan khusus pemberantasan mafia migas yang beranggotakan institusi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Bea Cukai, TNI dan termasuk dari unsur KPK.
"Harus segera dibentuk badan khusus pemberantasan mafia migas, selain pembentukan tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh Faisal Basri," ungkapnya.
Sementara itu, cara lainnya untuk memerangi mafia migas, dia menyebut, bisa dengan mengevaluasi Integrated Supply Chain (ISC), yang dibentuk PT Pertamina, untuk mengoordinasi pembelian dan penjualan crude oil atau BBM.
ISC, dia melanjutkan, harus dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN.
"Orang yang ditempatkan di ISC diambil dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, SKK Migas, KPK, Kejagung, Polri, BPK, BPKP, dan unsur Pertamina," tutur Sofyano.
Selain itu, terhadap badan trader milik Pertamina, yaitu Pertamina Energy Services (PSE) yang selama ini merupakan trading arm resmi Pertamina, juga diperkuat dengan menempatkan orang KPK sebagai Komisaris Independen pada PSE dan juga menempatkan orang-orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai tenaga internal audit di PES.
"Selama ini, yang menangani operasional pembelian crude oil dan BBM bagi Pertamina adalah PES yang berkedudukan di Singapura dan bukanlah Petral (Pertamina Trading Limited). Petral itu sejak dulu berkedudukan dan berkantor di Hong Kong serta sudah lama Petral 'mati suri'. Jadi keliru, jika ada pihak yang mempersoalkan Petral," tambah Sofyano.
Polisi Serahkan Selebgram Chandrika Chika ke BNNK Jaksel soal Kasus Narkoba, Mau Rehab?
Sebelumnya, Keluarga Chandrika Chika menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguk sang putri, pada Rabu malam 24 April 2024.
