Sumber :
- facebook.com/dOmahYogyakarta
VIVAnews
- Pelaku hotel mengaku terkena dua pukulan beruntun atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel, industri perhotelan kembali terpukul oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pelaku usaha perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sudah berancang-ancang untuk menaikkan tarif sewa kamar hotel. Diperkirakan, tarif akan naik pada kisaran 20 persen dari tarif sebelumnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pelaku usaha perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sudah berancang-ancang untuk menaikkan tarif sewa kamar hotel. Diperkirakan, tarif akan naik pada kisaran 20 persen dari tarif sebelumnya.
Sekretaris PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono, kepada
VIVAnews
mengatakan, kenaikan tarif tak bisa dihindari karena kenaikan BBM bersubsidi berimbas kepada operasional hotel. Mulai karyawan hotel, makanan, dan minuman yang disajikan di restoran hotel, hingga transportasi yang dimiliki oleh hotel.
"Jika pun naik, kita maksimal 20 persen. Jika lebih tinggi, dampaknya buruk bagi hotel sendiri," katanya, Kamis 20 November 2014.
Menurutnya, hotel-hotel yang ada di Yogyakarta, harus berhati-hati dalam menaikkan tarif. "Saat ini, hotel yang baru banyak yang menawarkan paket-paket spesial dengan harga yang murah, sehingga persaingan sangat ketat," ujarnya.
PHRI, kata Deddy, berharap pengalihan subsidi untuk infrastruktur benar-benar diwujudkan karena banyak potensi objek wisata di Yogya ini kurang diminati akibat infrastuktur yang buruk.
"Di Gunungkidul, banyak pantai dengan pemandangan indah, namun kurang diminati karena jalannya sangat sempit, terkadang belum diaspal," katanya.
Selain terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi, PHRI juga terpukul dengan larangan PNS menggelar rapat di hotel-hotel. Padahal, kegiatan
meeting, incenstive, convenstion and exibilition
(MICE) bagi hotel menjadi penyokong pendapatan yang tinggi selain menjual kamar.
"Ada dua pukulan yang berat dalam awal kepemimpinan Jokowi-JK. Namun, pengusaha hotel tetap harus tahan banting dan mencari solusi atas kebijakan pemerintah tersebut," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sekretaris PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono, kepada
