Andrinof: Inflasi Gara-gara BBM Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Andrinof, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp2 ribu per liter tak akan mempengaruhi pertumbuhan jika diimbangi dengan pemanfaatan dana penghematan anggaran subsidi ke sektor produktif.

"Artinya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen seperti yang ditargetkan dalam APBN 2015 tidak akan jauh meleset," kata Andrinof di kantor Bappenas, Jakarta.

Bappenas memproyeksikan penghematan anggaran sebesar Rp136,2 triliun dari kenaikan harga BBM sebesar Rp2 ribu per liter mempengaruhi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 berkurang jadi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Apabila harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, lanjut Andrinof, defisit APBN 2015 akan berada di angka 1,7 persen dari PDB. Angka ini diperoleh dengan asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$90 per barel.

Jika harga minyak mentah (ICP) US$95 per barel, penghematan anggaran yang bisa dilakukan dengan pengalihan subsidi BBM ini adalah sebesar Rp118,9 triliun. Sedangkan defisit APBN 2015 diperkirakan sebesar 1,1 persen dari PDB. Bandingkan jika subsidi tidak dikurangi, maka defisit mencapai 1,9 persen dari PDB.

Adapun apabila harga minyak mentah (ICP) US$105 per barrel, anggaran bisa dihemat Rp84,1 triliun dengan defisit 1,5 persen dari PDB. Akan tetapi jika subsidi BBM tidak dikurangi, maka defisit APBN 2015 bisa tembus di angka 2,5 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari asumsi APBN 2015 yang hanya 2,21 persen atau setara Rp245,9 triliun.

“Impor minyak yang cenderung meningkat merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit transaksi berjalan selama ini. Jika seluruh hasil penghematan dipergunakan untuk  mengurangi defisit APBN, seluruh hasil penghematan dapat dimanfaatkan untuk pendanaan program pembangunan," kata Andrinof.

Penggunaan dana penghematan subsidi BBM ini, ia melanjutkan, akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memperkuat wajib belajar 12 tahun; Kartu Indonesia Sehat (KIS), sekaligus memperkuat pelaksanaan SJSN; dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut Andrinof, langkah-langkah tersebut akan disertai dengan memperkuat bantalan program, seperti Program Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, pemerintah akan memperkuat pembangunan dari pinggiran melalui penambahan dana desa, serta memperkuat prioritas nasional berupa pembangunan infrastruktur kemaritiman dan kelautan, kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan pariwisata.

"Pemerintah menilai, penggunaan subsidi BBM jauh lebih efektif untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program tersebut daripada harus mensubsidi pemilik mobil," kata Andrinof.