- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVAnews - Pemerintahan Joko Widodo Kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla bertekad menggenjot pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan total kebutuhan anggaran pembiayaan program pembangunan infrastruktur dalam kurun lima tahun itu mencapai Rp5.519, 4 triliun.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S. Priatna, Jumat 21 November 2014, menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, ketenagalistrikan, dan perumahan. Program ini terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Perkiraan kebutuhannya Rp5.500 triliun," ujar Dedy di Kantor Bappenas, Jakarta.
Menurut Dedy, pendanaan program-program tersebut berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan swasta. Pembiayaan APBN diproyeksikan sebesar Rp2.215,6 triliun (40,14 persen). Sedangkan dari APBD dan BUMN masing-masing sebesar Rp545,3 triliun dan BUMN Rp1.066,2 triliun (19,32 persen). Adapun sektor swasta diharapkan menyumbang Rp1.692,3 triliun (30,66 persen).
Untuk besaran pembiayaan per sektor, pembangunan jalan raya membutuhkan total anggaran Rp805 triliun, kereta api Rp283 triliun, migas Rp506,6 triliun, dan ketenagalistrikan Rp980 tiliun.
Sektor telekomunikasi dan informatika pun membutuhkan pendanaan Rp277,8 triliun, sumber daya air Rp400,5 triliun, dan perumahan Rp527,5 triliun.
"Sektor perhubungan laut perlu Rp900 triliun, perhubungan udara Rp165 triliun, darat Rp60 triliun, dan transportasi perkotaan Rp115 triliun," kata Dedy.
Diecast Bukan Sekadar Mainan Semata
Sukses dengan penyelenggaraan Indonesia Diecast Expo 2023 (IDEX), para pecinta diecast bersiaplah untuk menyambut Indonesia Diecast Expo 2024 (IDE11) yang akan kembali ha
