Sumber :
- ANTARA/Widodo S Jusuf
VIVAnews
- Ratusan Kepala Desa dan pengurus PKK Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus gigit jari. Sebab, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk memberangkatkan mereka ke pulau Bali dengan kedok studi banding dibatalkan oleh Gubernur DIY.
Gubernur mencium adanya pemberosan yang dilakukan oleh Pemkab Bantul. Padahal, anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Syahrini Diduga Hamil, Sudah Masuk Usia 7 Bulan
Gubernur mencium adanya pemberosan yang dilakukan oleh Pemkab Bantul. Padahal, anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
Baca Juga :
Masa Penahanan Siskaeee Diperpanjang Polisi
Dalam APBDP 2014, biaya studi banding Kepala Desa dan PKK ke Pulau Dewata tersebut, setidaknya menelan biaya sekitar Rp 550 juta. Rinciannya, jatah PKK Rp250 juta dan lurah menalan anggaran Rp300 juta.
Dengan anggaran yang ada tersebut, seharusnya mereka diberangkatkan ke Bali pada 12 November 2014. Namun, secara mendadak Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) membatalkan keberangkatan mereka.
"Pembatalan tersebut, karena ada surat dari Gubernur DIY yang meminta biaya perjalanan dinas dikurangi, karena membebani APBD," kata Riyantono, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Minggu 23 November 2014.
Diakui Toni, panggilan akrab dari Riyantono, dari sisi peningkatan sumber daya manusia, para Kepala Desa dirugikan. Namun, secara anggaran, Pemkab Bantul diuntungkan, karena anggaran akan kembali ke kas Pemkab Bantul.
"Anggaran tersebut, masih bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bantul," ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Bantul, Amir Syarifudin mengatakan, studi banding ibu-ibu PKK dan para Kepala Desa ke Pulau Dewata bukan merupakan sesuatu yang mendesak.
"Meski telah dianggarkan, namun jika memang kebijakan ini dianggap pemborosan, atau membebani keuangan daerah sudah tepat, jika kemudian gubernur menganulir," jelasnya.
Amir juga mengingatkan, saat ini neraca keuangan daerah sedang mengalami defisit. Dana alokasi umum atau DAU Pemkab Bantul berkurang sebesar 10 persen lebih.
"Sudah defisit
kok
mau berwisata dengan kedok studi banding ke Bali," katanya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Dalam APBDP 2014, biaya studi banding Kepala Desa dan PKK ke Pulau Dewata tersebut, setidaknya menelan biaya sekitar Rp 550 juta. Rinciannya, jatah PKK Rp250 juta dan lurah menalan anggaran Rp300 juta.
