Sumber :
- VIVanews/Eka Permadi
VIVAnews
- Langkah Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya bertemu anggota dewan, dianggap tepat untuk memastikan jalannya pemerintahan tanpa gangguan politik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan pembahasan agenda ekonomi ke depannya dapat dilakukan dengan baik. Dan, tidak tersandung masalah politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca juga:
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan pembahasan agenda ekonomi ke depannya dapat dilakukan dengan baik. Dan, tidak tersandung masalah politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Bukan melarang, tetapi kita beri kesempatan untuk DPR menyelesaikan dulu, yang (masih) ada masalah dualisme," ujarnya, saat ditemui di sela acara seminar, di Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Meski beberapa hari lalu, kedua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih (KMP), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan bersatu, Sofyan menganggap bahwa lembaga legislatif itu masih terbelah. "Begitu masalah itu selesai, kita akan ke sana," ujarnya.
Sofyan memastikan, agenda pemerintahan bidang ekonomi tidak akan terganggu dengan kebijakan larangan untuk rapat dengan DPR.
Sebelumnya, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet yang mengeluarkan surat edaran resmi kepada para menteri.
Presiden Jokowi mengaku optimistis, hal ini tidak akan mengganggu agenda kerja. Apalagi, pemerintahannya saat ini baru mulai bekerja efektif satu bulan. Belum ada kebijakan dan program kerja yang harus dibahas secara mendesak.
Baca juga:
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bukan melarang, tetapi kita beri kesempatan untuk DPR menyelesaikan dulu, yang (masih) ada masalah dualisme," ujarnya, saat ditemui di sela acara seminar, di Jakarta, Selasa 25 November 2014.
