Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews
- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengungkapkan, mengapa selama ini sektor kelautan dan kemaritiman di Indonesia tidak berkembang dengan baik.
Menurutnya, hal tersebut karena selama 10 tahun terakhir, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan memunggungi laut.
Hal tersebut, di sampaikan Susi dalam acara forum group disscusion (FDG) kemaritiman yang digelar di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis 27 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Artis Keturunan Darah Biru sampai Proses Kelahiran Anak Perempuan Alyssa Soebandono
Menurutnya, hal tersebut karena selama 10 tahun terakhir, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan memunggungi laut.
Baca Juga :
Wakil Ketua DPD Mahyudin Harap Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 Memotivasi Anak Muda Bangsa
Hal tersebut, di sampaikan Susi dalam acara forum group disscusion (FDG) kemaritiman yang digelar di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis 27 November 2014.
"Kita tidak lihat teluk dan muara. Kita hanya berfikir
land development minded
, tidak berfikir dua per tiganya Indonesia adalah air," ujarnya.
Susi sangat disayangkan hal itu, karena di negara lain, potensi kelautannya sangat diproteksi oleh pemerintahannya.
Dengan demikian, dipastikan sumber daya alam yang dimiliki dapat dijaga keberlangsungannya dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Mereka (negara lain) lebih memberdayakan
aqua cultur
nya, tentu yang memakai prinsip keberlanjutan, karena tanpa keberlangsungan saya yakin pembiayaan sukar masuk," tambahnya.
Tabrak birokrasi
Baru satu bulan menjabat sebagai Menteri, Susi mengakui, sangat antusias dengan pekerjaannya saat ini. Apalagi, dukungan yang besar diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.
Hingga saat ini, menurut Susi, ia telah membuat tiga peraturan menteri dan sudah dimplementasikan. Peraturan yang dibuat yaitu, tentang moratorium kapal asing berkapasitas besar, mengenai
transhipment
dan aturan tentang disiplin pegawai di kementeriannya.
Bulan depan, jelasnya, sekitar empat peraturan menteri akan dikeluarkan, karena masih menunggu untuk diundangkan. "Tiga Peraturan Menteri yang sudah diundangkan semuanya, sehingga dapat meningkatkan kinerja departemen kami," kata Susi.
Dia menegaskan, tidak akan berhenti mengeluarkan peraturan yang guna mendukung perkembangan sektor tersebut selama dia menjabat.
Bahkan, menurutnya, dia siap mengundurkan diri apabila dipersulit Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi kerja sama antarkementerian yang terjadi saat ini, sehingga ego sektoral antarkementerian bisa dihilangkan, dan pada akhirnya kinerja dapat diakselerasi.
"Saya juga bilang ke Pak Presiden, kalau dua tahun saya ingin
resign
saja. Sebab, kalau satu peraturan diundangkannya butuh dua tahun, lima tahun cuma dua peraturan saja, tidak mungkin membuat sesuatu," tegasnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita tidak lihat teluk dan muara. Kita hanya berfikir
