- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Kementerian Perhubungan segera melaksanakan penyederhanaan 157 jenis pelayanan publik sebagai langkah nyata perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, J. A. Barata mengatakan, penyederhanaan pelayanan publik ini ditujukan, agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi transportasi di Indonesia.
"Penyederhanaan pelayanan publik tersebut, berupa perizinan, sertifikasi, rekomendasi atau bentuk lainnya," ujar Barata, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin 8 Desember 2014.
Adapun, penyederhanaan pelayanan publik itu dilakukan dengan cara memperpendek proses, mengurangi persyaratan, mengurangi waktu, memperpanjang masa berlaku, penerapan satu atap, penerapan teknologi informasi, pendelegasian kewenangan dan, meminimalisasi biaya.
Hampir secara keseluruhan jenis pelayanan publik tersebut disederhanakan prosesnya sampai dengan separuh waktu dari ketentuan waktu pelayanan yang sebelumnya.
Bahkan, ungkapnya, ada pelayanan publik yang sebelumnya ditetapkan 21 hari, disederhanakan menjadi tujuh hari, untuk masa berlaku perizinan, antara lain terdapat perpanjangan masa berlaku dari sebelumnya lima tahun menjadi 10 tahun.
Di sektor perhubungan darat, terdapat tujuh jenis layanan publik yang disederhanakan, yaitu izin trayek angkutan antar kota antarprovinsi (AKAP), izin trayek angkutan antarjemput antarpropinsi, izin angkutan pariwisata, izin angkutan barang khusus, sertifikat uji tipe, sertifikat rancang bangun, dan izin operasi angkutan penyeberangan.
Pada sektor perkeretaapian, ada delapan jenis layanan publik yang disederhanakan, yaitu izin usaha prasarana perkeretaapian umum, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, izin operasi prasarana perkeretaapian umum, izin usaha sarana perkeretaapian umum.
Selain itu, izin operasi sarana perkeretaapian umum, izin pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi perkeretaapian khusus, dan izin perpotongan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain.
Sementara itu, di sektor perhubungan udara, terdapat 99 jenis pelayanan publik yang disederhanakan, antara lain izin usaha angkutan udara niaga berjadwal, izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, izin usaha angkutan udara bukan niaga, izin rute penerbangan dan penambahan frekuensi penerbangan, izin agen penjualan umum (general sales agent/ GSA) perusahaan angkutan udara asing.
Kemudian, izin kegiatan pengangkutan barang dan/atau bahan berbahaya dengan pesawat udara, regulated agent, sertifikat pengirim pabrikan (known shipper/known consignor), izin lokasi bandar udara umum, izin pembangunan bandara internasional, izin penggunanaan bandara khusus untuk umum, penetapan bandar udara umum.
Selain itu, penetapan bandar udara khusus, izin penambahan kapasitas angkutan udara (izin rute penerbangan dan penambahan frekuensi penerbangan), lisensi personel bandar udara, lisensi penerbangan perorangan, pengesahan ASP, pengesahan AOSP, pengesahan DG, pengesahan AEP, surat persetujuan pengadaan pesawat udara, penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara (deregistration of aircraft), dan required navigation performance (RNP-10).
Sementara itu, untuk sektor perhubungan laut, terdapat 43 jenis pelayanan publik yang disederhanakan, yaitu enam pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tujuh pelayanan publik di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, tiga pelayanan publik di Direktorat Kenavigasian, tujuh pelayanan publik di Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai, dan 20 pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kelautan.
Baca juga:
(asp)
Setengah Penjualan Suzuki Berasal dari Mobil Ini
PT Suzuki Indomobil Sales mengumumkan ada kenaikan penjualan 14 persen, di kuartal pertama 2024 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor.
