Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVAnews
- Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), hingga ungkapan
gemah ripah loh jinawi
menjadi akrab di telinga. Namun, sebagai negara agraris, nyatanya Indonesia harus mengimpor beras, gula, kedelai, jagung dan komoditas pangan lainnya.
“Kekuatan untuk mandiri itu ada, tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Murenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Kekuatan untuk mandiri itu ada, tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Murenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014.
Melansir laman
Sekretariat Kabinet
, Presiden Jokowi memberi target kepada Menteri Pertanian dalam waktu tiga tahun ini agar Indonesia swasembada pangan. Paling tidak, pinta Jokowi, tidak ada lagi impor beras. “Baru tahun berikutnya gula, jagung,” tuturnya.
Jokowi mengingatkan semua pejabat pemerintah, bahwa negara yang maju, provinsi yang maju, kota yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung pada SDA yang ada. Namun, kuncinya adalah pada adanya kebijakan publik yang benar dan tepat.
“Karena ini sering kita agung-agungkan, kita ucapkan, bahwa kita punya minyak yang besar, kandungan batubara yang besar, gas yang besar. Tetapi kalau cara pengelolaannya, cara-cara manajemen tidak dilakukan dengan baik justru itu jadi malapetaka buat kita,” kata Jokowi.
Presiden, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk contoh Singapura, Korea, dan Jepang. Meski tidak punya sumber daya alam, negara-negara tersebut meloncat maju. Karena itu, kata Presiden Jokowi, kuncinya ada pada para pejabat pemerintah, menteri, gubernur, bupati dan wali kota semuanya, yaitu kebijakan publik yang benar dan tepat.
“Kuncinya hanya satu, di kala ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat, akan maju sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara,” tutur Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja, para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia itu. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Melansir laman
