Sumber :
- Istimewa
VIVAnews - Pemerintah diminta melakukan uj kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara terbuka dan melibatkan DPR dalam menyeleksi calon direktur utama PT PLN (Persero).
Menurut Pengamat Kelistrikan Okky Setiawan, ini perlu dilakukan agar publik mengetahui kualitas dan kebijakan yang akan diambil terhadap PLN di masa depan.
Baca Juga :
Trik Inisiatif Perbaiki Fundamental, Turunkan Rasio Kredit Berisiko (LAR) Hingga Dibawah 35%
“Kami tidak ingin pemerintah asal pilih orang, apalagi jika orang tersebut berasal dari luar PLN yang tidak memahami kondisi PLN. Kami akan menolak,” kata pengamat ini yang juga menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Desember 2014.
Menurut dia, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelistrikan, PLN berada di bawah tiga kementerian yakni Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
Mengingat peran PLN demikian strategis sebagai satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di Tanah Air, tambah Okky, pemerintah tidak bisa sembarangan menempatkan orang sebagai dirut.
Tantangan di sektor ketenagalistrikan, menurut dia, sangat berat. Tahun 2015, Indonesia menghadapi ancaman krisis listrik karena kurangnya pasokan yang tidak mampu memenuhi permintaan listrik yang terus bertumbuh.
“Tidak akan ada pembangunan, atau kegiatan investasi apa pun jika tidak didukung oleh tersedianya pasokan listrik yang memadai,” tegasnya.
Okky mengungkapkan bahwa permasalahan yang ada di tubuh PLN sangat kompleks dan dinamis. Tentunya, bila pemerintah menyiapkan dirut PLN yang berasal dari kalangan luar, misalnya dari sektor lain seperti perbankan kurang pas,
“Yang saya khawatirkan bahwa nantinya PLN ini akan 'dijual' ke pihak luar, dengan alasan untuk menyehatkan keuangan PLN yang selama ini dinilai terus merugi. Kalau ini terjadi, akan terjadi penolakan dan demo besar-besaran,” tegas Okky.
Sebenarnya, kata Okky, untuk mengejar ketinggalan pembangunan pembangkit yang selama ini mandeg, pemerintah hanya perlu merealisasikan rencana IPO anak perusahaan PLN yakni Indonesia Power yang terus tertunda.
Sementara itu, untuk mengisi posisi dirut PLN, menurutnya, di kalangan internal PLN banyak tenaga muda dan mumpuni, selain kalangan senior yang merupakan mantan pejabat PLN. “Jadi, tidak perlu pemerintah mengambil dari kalangan eksternal,” katanya.
Disinggung mengenai tugas yang harus dilakukan dirut PLN yang baru nantinya, menurut Okky, pertama-tama adalah mengidentifikasi struktur pelanggan dalam 5-10 tahun ke depan, berapa jumlah pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial. Dengan demikian, PLN bisa menempatkan kebijakan tarif, pembangunan pembangkit, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Dari Kementerian BUMN, diperoleh informasi bahwa pemerintah bakal merombak jajaran direksi PLN lantaran masa jabatan para direksi PLN akan habis.
"Semuanya sudah habis (masa jabatannya)," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih di kantornya, Jakarta, Jumat lalu.
Dia mengatakan, ada sembilan direksi, termasuk jabatan direktur utama (dirut) PLN yang masa jabatannya akan habis pada 23 Desember 2014. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mengingat peran PLN demikian strategis sebagai satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di Tanah Air, tambah Okky, pemerintah tidak bisa sembarangan menempatkan orang sebagai dirut.
