Sumber :
- VIVAnews/Zahrul Darmawan (Depok)
VIVAnews
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengapresiasi langkah Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang merekomendasikan penghentian impor bahan bakar RON 88.
Rekomendasi itu, sebut Sudirman, sudah sesuai dengan harapan pemerintah untuk mengurangi praktik bisnis kartel di perminyakan nasional.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Rekomendasi itu, sebut Sudirman, sudah sesuai dengan harapan pemerintah untuk mengurangi praktik bisnis kartel di perminyakan nasional.
"Itu, kan, sejalan dengan pembentukan tim. Tujuannya, untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang spekulasi. Nah, pandangan dari dari Tim Reformasi mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi praktik bisnis kartel," kata Sudirman, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri melontarkan rekomendasi agar Indonesia segera beralih dari bensin RON 88 ke Mogas 92 atau setara dengan Pertamax. Indonesia menjadi negara tunggal pembeli RON 88 dengan volume jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di kawasan Asia Tenggara.
Sudirman mengaku akan membicarakan rekomendasi itu dengan Pertamina. Sebab, kata dia, saat ini Pertamina yang memiliki kilang pengolahan minyak.
"Saya mesti bicara dengan Pertamina karena mereka yang punya kilang. Implementasinya, saya akan bicara dengan Pertamina untuk menetapkan langkah-langkah ke depan," kata dia.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan bahwa perusahaan pelat merah mendukung rekomendasi tersebut. "Ya, pasti kami dukung. Itu, kan, rekomendasi kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima, kami mendukung saja," kata Ahmad kepada
VIVAnews
, lewat pesan tertulis.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu, kan, sejalan dengan pembentukan tim. Tujuannya, untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang spekulasi. Nah, pandangan dari dari Tim Reformasi mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi praktik bisnis kartel," kata Sudirman, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
