- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah berambisi menyulap seluruh kawasan kumuh di Indonesia menjadi kawasan permukiman layak huni. Hingga saat ini, tercatat ada 38.431 hektare permukiman kumuh yang tersebar.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa hal tersebut ditargetkan akan terwujud pada 2019.
"Ini tentunya, merupakan tantangan besar dalam pencapaian target 0 persen kawasan kumuh pada 2019," ungkap Andrinof di kantornya, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.
Andrinof pun menyebutkan, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran sebesar Rp384 triliun hingga 2019. Dalam pemerintahan saat ini, semua pihak dituntut untuk bahu membahu bersama pemerintah guna mewujudkan target tersebut.
"Estimasi investasi itu untuk lima tahun dan sumbernya berasal dari APBN, APBD, serta CSR," tuturnya.
Menurut dia, ada banyak program yang saat ini sedang disiapkan pemerintah, seperti rumah gratis, perbaikan rumah, dan penataan tempat hunian. Upaya itu diharapkan secara otomatis kawasan kumuh akan menghilang.
Dia mengakui, pada pemerintahan sebelumnya telah banyak program yang dikeluarkan untuk menghilangkan kawasan kumuh. Meski dengan program yang dilakukan berskala besar, implementasinya tidak tepat sasaran.
Padahal, dia melanjutkan, banyak kajian dan contoh sukses di dunia internasional yang bisa mendukung upaya tersebut. Dengan demikian, justru membuat tidak tersentuhnya seluruh komponen yang dibutuhkan dalam pengentasan kawasan kumuh, yaitu penanganan kualitas hunian sekaligus lingkungan atau kawasan permukimannya. (art)
Baca juga:
Masih Hangat, Presiden Iran Bujuk Pakistan Gabung Aliansi Anti-Israel
Presiden Iran, Ebrahim Raisi, tiba di Islamabad pada hari Senin, 22 April 2024 untuk kunjungan resmi selama tiga hari. Iran dan Pakistan sedang berupaya baiki hubungan
