- Mohammad Zumrotul Abidin/Surabaya
VIVAnews - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan bahwa asuransi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 harus dibayar utuh sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011, yakni sebesar Rp1,25 miliar.
Terkait upaya pihak AirAsia memberikan santunan pendahuluan sebesar Rp300 juta, Risma tidak ingin itu dipotongkan dari asuransi.
"Uang Rp300 juta untuk biaya pemakaman yang diberikan pihak AirAsia jangan dipotongkan dari asuransi. Saya tidak mau, kalau Rp300 juta itu bagian dari Rp1,25 miliar,” katanya di Posko Antemortem Markas Polda Jawa Timur, Sabtu 10 Januari 2015.
Terkait hal ini, dia juga sudah berkonsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta kemarin. Ini dilakukannya, untuk mencoba memastikan mengenai nasib asuransi yang akan diberikan kepada para keluarga korban.
“Saya sudah ketemu OJK dan katanya semua akan dibayar oleh asuransi. Tidak ada alasan apapun, asuransi siap bayar. PT Jasa Asuransi Indonesia akan membayar klaim itu," tuturnya.
Terkait dengan besaran nilai asuransi, Risma mengaku belum memperoleh kejelasan. Dia juga menanyakan ke OJK, apakah korban yang Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan asuransi sama besarnya dengan korban yang Warga Negara Asing (WNA).
“Kata OJK, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Montreal. Maka, ganti ruginya harus sesuai Permenhub. Kalau WNA kan, sudah ikut Konvensi Montreal,” jelasnya.
Seperti diketahui, Konvensi Montreal yang mengatur ganti rugi kecelakaan pesawat ditandatangani pada 1999, namun belum diikuti oleh Indonesia yang belum menandatangi konvensi yang diikuti 18 negara dan Uni Eropa.
Dengan demikian, kemungkinan WNI tidak bisa mendapat asuransi sebesar Rp2 miliar, seperti WNA.
Baca juga:
(asp)
Setahun Tragedi AirAsia QZ8501 Diperingati di Surabaya
CEO AirAsia Group Tony Fernandes diinformasikan menghadiri acara ini.
