- www.bin.go.id
VIVA.co.id - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Kamis 22 Januari 2015, menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang tunduk patuh pada segala peraturan di Indonesia.
Freeport menyatakan mematuhi segala sesuatu yang mengatur kegiatan usaha maupun operasional pertambangannya.
"PT Feeport Indonesia harus patuh dengan undang-undang yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Maroef yang baru resmi menjabat Presiden Direktur Freeport Indonesia pada Jumat pekan lalu, menggantikan Rozik Soetjipto, langsung mendapat tantangan menyelesaikan permasalahan pembangunan smelter.
"Saya akui perusahaan ini berada di jalur lambat dalam upaya menunjukkan komitmennya kepada regulator," kata Maroef.
Masalah ini, yang kini sedang didorong oleh Maroef untuk dapat segera diselesaikan. "Saya menanggapi dengan sangat positif, apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), yang mengingatkan Freeport bahwa izin ekspornya sudah semakin mendekati batas waktu akhir," kata Maroef.
Maroef menyadari, ada beberapa komitmen yang harus dilakukan oleh Freeport. Terkejut dengan melihat kenyataan bahwa selama ini Freeport begitu lambat dalam komitmen pembangunan smelter, ia pun langsung memerintahkan kepada bawahannya, agar proses ini segera dilakukan.
"Freeport ternyata di jalur lambat. Saya marah sekali kepada staf-staf soal kenapa ini tidak ada speed up?" kata Maroef.
Ia menilai, keberadaan Freeport penting sebagai penggerak laju perekonomian di wilayah Papua. Catatan Maroef menunjukkan bahwa Freeport mengupah hingga 13 ribu karyawan lokal yang bekerja langsung di area pertambangannya. "Kalau Freeport ini berhenti, jika terjadi pengangguran sebanyak itu, bagaimana dampak sosialnya?" kata Maroef.
Untuk itu, Maroef menegaskan, Freeport akan melaksanakan komitmennya dalam pembangunan smelter. "Perusahaan ini tidak boleh memberikan tambahan beban untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Lapangan kerja harus terbuka dan keberadaannya harus dipertahankan," ujarnya.
Menurutnya, Freeport memastikan bahwa pembangunan smelter sudah akan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Berdekatan dengan kawasan industri Petrokimian Gresik. Instalasi pemurnian hasil tambangnya akan bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik, terkait pemanfaatan limbah asam sulfat dari smelter yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk di BUMN pabrik pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia itu.
Ia menjelaskan, banyak limbah smelter itu yang bisa digunakan BUMN di Gresik. Antara lain, seperti asam sulfat bisa untuk pupuk, batu kapur bisa untuk semen, dan lain-lain. "Kami sudah siap melakukan MoU bersama Petrokimian Gresik," kata Maroef.
Sebelumnya, Freeport diberikan batas waktu hingga 25 Januari 2015, untuk memenuhi komitmen pembangunan smelter yang dijanjikan. Jika batas waktu dilewati, izin ekspor mineral perusahaan tambang Amerika Serikat itu akan dibekukan.
"Saya kasih warning, kalau sampai 25 Januari tidak ada progres yang berarti, maka memang janjinya izin impor dibekukan," kata Menteri ESDM, Sudirman Said, di DPR, Selasa 20 Januari 2015 lalu.
Said mengaku kecewa pada Freeport, karena lokasi dan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan smelter pun belum jelas hingga saat ini. Said menyebut, pemerintah serius dalam menghadapi kasus Freeport.
Perusahaan itu, disebutnya harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Walau begitu, tidak ada kepastian pemerintah bakal menepati ancaman membekukan izin ekspor Freeport, karena Said tetap menyebut ada solusi. (asp)
Baca juga:
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
