Sumber :
- REUTERS/Damir Sagolj
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo masih saja kecewa dengan perbaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Meski saat ini pelayanan itu telah disederhanakan dengan memusatkan pelayanan pemberian izin bagi investor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetapi baginya pelayanan ini masih kurang maksimal.
Salah satu contohnya, kata Jokowi, ada 52 izin yang harus diselesaikan hanya untuk membangun pembangkit listrik.
"Apa-apaan ini. Ini yang harus disederhanakan," kata Jokowi, ketika meresmikan PTSP di Kantor BKPM, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Salah satu contohnya, kata Jokowi, ada 52 izin yang harus diselesaikan hanya untuk membangun pembangkit listrik.
"Apa-apaan ini. Ini yang harus disederhanakan," kata Jokowi, ketika meresmikan PTSP di Kantor BKPM, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.
Tak hanya itu, Jokowi juga masih kecewa, karena agar perizinan itu keluar, investor masih membutuhkan waktu 950 hari.
"Coba disuruh nunggu. Buat saya
nggak
bisa seperti ini. Sehingga, krisis listrik di setiap kabupaten kota bisa cepat diatasi. Kalau
nggak, kayak gini
terus hanya karena izin-izin," kata dia.
Dia mengatakan, hal itu setelah meninjau secara langsung proses perizinan yang baru. Menurut Jokowi, pemusatan perizinan ini hanyalah langkah awal perbaikan layanan bagi investor. Langkah berikutnya yang ingin dia lakukan adalah melakukan penyederhanaan perizinan. "Sehingga tidak terlalu ruwet," ujar dia.
Jokowi juga meminta dalam proses pelayanan ini, harus banyak menggunakan IT (teknologi informasi). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan.
"Proses ini akan saya ikuti terus sampai pelayanan sempurna," kata dia.
Meski demikian, kata Jokowi, target untuk memusatkan perizinan itu bisa terwujud hari ini.
"Saya ingin ucapkan terima kasih pada 22 kementerian dan lembaga yang semua perizinan diberikan ke BKPM," kata dia.
Jokowi juga berpesan agar kementerian tidak ada lagi ego sektoral dan membantu melayani bagi investor. Sehingga, diharapkan dengan berkembangnya investasi yang masuk ke Indonesia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 7 persen.
"Negara lain pertumbuhan ekonominya diturunkan, tetapi tahun ini kami naikkan dari 5,1 persen menjadi ditargetkan 5,6 persen sampai 5,8 persen. Setiap tahun harus naik dan naik. Kuncinya realisasi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan investasi di negara kita," ujar dia. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tak hanya itu, Jokowi juga masih kecewa, karena agar perizinan itu keluar, investor masih membutuhkan waktu 950 hari.
