Sumber :
- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Dengan mulai beroperasinya pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perizinan investasi yang ada di kementerian dan lembaga akan terpusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Upaya ini juga baru tahap awal dari pemangkasan birokrasi investasi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo saat meresmikan PTSP nasional di kantor BKPM, Senin 26 Januari 2015 mengatakan, setelah semua izin dikumpulkan dalam satu atap, langkah selanjutnya yakni penyederhanaan izin tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Presiden Joko Widodo saat meresmikan PTSP nasional di kantor BKPM, Senin 26 Januari 2015 mengatakan, setelah semua izin dikumpulkan dalam satu atap, langkah selanjutnya yakni penyederhanaan izin tersebut.
Dia mencontohkan, untuk investasi pembangkit listrik misalnya, diperlukan 52 izin dari instansi yang berbeda-beda.
"Apa-apaan ini, ini yang harus disederhanakan. 930 hari untuk tunggu proses itu ini tidak bisa, harus disederhanakan sehingga krisis listrik di setiap kabupaten, kota, provinsi akan lama, karena izin-izin ini," tuturnya.
Kementerian dan lembaga yang mengeluarkan izin pun diminta untuk tidak mementingkan ego masing-masing, sehingga proses perizinan dapat berjalan dengan cepat.
"Saya terima kasih kepada 22 kementerian dan lembaga yang perizinannya sudah ditarik ke BKPM, saya titip pesan kementerian tidak ego sektoral, tapi saling bantu-bantu," tambahnya.
Ekonomi tumbuh 7 persen
Jokowi mengatakan, dengan perbaikan proses perizinan ini, investasi akan lebih cepat untuk direalisasikan. Dengan demikian, dapat mendorong perekonomian Indonesia sesuai target yang ditetapkan.
"Kami harapkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen tiga tahun mendatang," tambahnya.
Optimisme tersebut, menurut Jokowi, bukan tidak memiliki dasar. Upaya tersebut dapat dilihat dari proyeksi pertumbuhan Indonesia yang dibuat pemerintah.
Ketika negara-negara lain menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya, Indonesia justru terus merangkak naik. "Negara-negara lain diturunkan, tapi Indonesia diperkirakan naik dari 5,6 persen ke 5,8 persen. Kuncinya, direalisasikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan investasi di Indonesia, sehingga akan meningkatkan daya saing," tutur Presiden. (art)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia mencontohkan, untuk investasi pembangkit listrik misalnya, diperlukan 52 izin dari instansi yang berbeda-beda.
