Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Penerimaan pajak ditegaskan merupakan tulang punggung pendanaan Indonesia saat ini. Karena itu, menggenjot penerimaan pajak merupakan cara paling aman dan efektif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimbang harus berutang.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, Indonesia belum siap mengandalkan pembiayaan anggaran melalui utang secara masif. Walaupun, jika utang tersebut dikelola secara baik, bisa mendorong perekonomian.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, Indonesia belum siap mengandalkan pembiayaan anggaran melalui utang secara masif. Walaupun, jika utang tersebut dikelola secara baik, bisa mendorong perekonomian.
Baca Juga :
Ribuaan Orang Padati Sosialisasi Tax Amnesty
"Kalau surat utang lebih banyak, risikonya semakin besar terhadap rupiah," ujar Bambang, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Bambang mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap asing akan semakin besar jika bergantung pada pembiayaan utang saat ini. Kondisi tersebut, karena minat investor lokal terhadap surat utang pemerintah masih kecil.
"Sekarang pun penguasaan asing sudah 38 persen, bayangkan kalau tiba-tiba asing itu tidak nyaman dan menarik semua uangnya, ini akan membuat keguncangan dalam perekonomian," tutunya.
Di beberapa negara seperti Jepang, pembiayaan pembangunan menggunakan utang terbukti efektif mendorong ekonomi. Saking masifnya pembiayaan utang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Negara Sakura tersebut mencapai 200 persen.
"Kenapa Jepang bisa
survive
, karena daya beli investor Jepang tinggi terhadap surat utang negaranya sendiri," kata Bambang.
Di pemerintahan baru saat ini, penerimaan pajak digenjot pemerintah naik lebih dari Rp300 triliun. Upaya tersebut guna menghindari penambahan utang pemerintah untuk pembangunan. (art)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau surat utang lebih banyak, risikonya semakin besar terhadap rupiah," ujar Bambang, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
