Sumber :
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id -
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Jumat 30 Januari 2015, menyatakan bahwa masih banyak barang impor yang beredar di pasaran merupakan produk palsu dan berkualitas rendah.
Karena dapat membahayakan konsumen, masyarakat diharap berhati-hati dalam memilih dan membeli produk impor.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ini Misi Ekspor Pertama Enggar Jabat Mendag
Karena dapat membahayakan konsumen, masyarakat diharap berhati-hati dalam memilih dan membeli produk impor.
"Dari total barang impor yang masuk ke Indonesia, sebanyak 40 persen adalah barang palsu dan berkualitas rendah," ujar Rachmat di sela acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) usaha kecil mikro di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Kementerian Perdagangan pun kini sedang gencar mencabut izin impor terhadap beberapa produk. Pelarangan impor terutama ditujukan pada produk berkualitas rendah dan berbahaya bagi keselamatan konsumen.
Salah satunya adalah pakaian bekas. Rachmat menyoroti kenyataan impor pakaian bekas begitu marak dan peredaran produknya amat bebas di pasar.
Padahal, ia menekankan, sama halnya dengan apel jenis Granny Smith dan Gala yang diimpor dari AS yang diketahui terkontaminasi bakteri berbahaya listeria monocytogenes, pakaian bekas pun berisiko menularkan penyakit kulit.
"Banyak pakaian bekas yang sudah beredar dan membawa penyakit, namun belum diangkat," kata Rachmat.
Oleh karena itu, Racmat mengimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kecintaan terhadap produk buatan dalam negeri.
Menurut dia, membeli produk lokal merupakan langkah bijaksana dalam upaya mendukung kekuatan perekonomian nasional. Apalagi, banyak produk lokal yang dari segi kualitas dan keamanan ternyata lebih unggul dibanding produk impor. (art)
Baca juga:
Laporan Ferry Simanungkalit/Jakarta
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dari total barang impor yang masuk ke Indonesia, sebanyak 40 persen adalah barang palsu dan berkualitas rendah," ujar Rachmat di sela acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) usaha kecil mikro di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
