- ANTARA
VIVA.co.id - Bila ancaman Gubernur Papua, Lukas Enembe, benar-benar dilaksanakan, mestinya PT Freeport Indonesia bakal hengkang dari Bumi Cenderawasih. Sebab, Freeport enggan membangun smelter di Papua.
Masyarakat Papua mensyaratkan, perusahaan tambang asal Amerika itu membangun pabrik pemurnian (smelter) di Papua.
"Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua," ujar Enembe. Hari itu, Enembe baru saja menyampaikan uneg-unegnya itu ke Presiden.
Tapi, Freeport tetap pada keputusan awalnya. Perusahaan tambang itu tetap akan membangun smelter di Gresik.
"Membangun smelter di Gresik sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, antara lain karena sudah ada infrastruktur yang diperlukan," kata VP Corporate Communication Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, dalam pesan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Jumat 30 Januari 2015.
Daisy melanjutkan, Freeport berjanji akan membangun daerah Papua meskipun smelter tak dibangun di sana.
"Pun demikian PTFI (Freeport Indonesia) akan tetap menjajaki peluang pembangunan industri terkait di Papua serta peningkatan manfaat kepada Papua," kata dia.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepertinya juga kurang setuju kalau smelter berada di Papua.
Alasannya, sarana dan prasarana di pulau paling kaya hasil bumi itu kurang memadai. "Kalau dibangun di Papua, akan lebih lama karena tak ada infrastruktur yang mendukung," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, awal pekan lalu.
Pemerintah tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia membangun smelter di Papua. Ada alasan pemerintah tak mendesak perusahaan tambang itu untuk membangun di sana.
Sudirman mengatakan, mereka ingin Freeport Indonesia segera membangun di tempat yang telah ditentukan, yaitu di Gresik.
Nilai investasi pembangunan smelter sebesar US$2,3 miliar. Smelter berkapasitas dua juta ton per tahun itu dibangun di lahan seluas 60 hektare milik PT Petrokimia Gresik.
Tapi, Gubernur Papua tetap berkukuh agar smelter dibangun di tanah Papua. "Papua bagian dari NKRI. Saya dampingi bupati-bupati dari Papua bertemu Presiden. Kita sepakat menolak smelter dibangun di Gresik," ujar Lukas Enembe.
Benar memang, harta yang dikeruk Freeport merupakan kekayaan milik rakyat Papua. Dalam konsep negara kesatuan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, menekankan kekayaan tambang itu milik bangsa dan negara.
"Saya menyampaikan bahwa kekayaan tambang yang dikelola Freeport adalah milik bangsa dan negara," katanya.
Maroef mengatakan perusahaan tambang multinasional itu harus mengikuti aturan yang berlaku. "Freeport Indonesia harus patuh kepada peraturan dan undang-undang," kata dia.
Ini artinya, Freeport akan mengikuti 'petunjuk' dari Kementerian ESDM, soal lokasi smelter. Mereka bakal sepakat, smelter dibuat di Gresik, bukan Papua.
Nah sekarang, tunggu saja bagaimana Gubernur Papua dan rakyatnya merealisasikan keinginannya. "Kalau tidak mau, keluar saja. Rakyat kita tetap miskin," Enembe mengulang ancamannya. (ren)
Baca juga:
Menteri ESDM Belum Serahkan LHKPN ke KPK
Ia berjanji maksimal dua bulan akan menyerahkan.
